Goreng-goreng Perkara Minyak Goreng

KEJAKSAAN Agung selayaknya membuka seterang-terangnya perkara pemberian izin ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO). Jika tidak, proses hukum terhadap sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan dan petinggi perusahaan tersebut akan rentan ditafsirkan sebagai langkah pemerintah mencari kambing hitam atas kelangkaan minyak goreng.

Kisruh minyak goreng mulai muncul sebelum pemerintah menerapkan kewajiban pasar domestik (DMO) sebesar 20 persen terhadap produsen CPO sebagai syarat persetujuan ekspor mulai akhir Januari lalu hingga pertengahan Maret lalu. Sejak akhir tahun lalu, pasar minyak goreng di dalam negeri kacau-balau membuat harga komoditas ini membubung. Pemberlakuan DMO untuk membanjiri bahan baku minyak goreng nyatanya tak meredakan krisis. Demikian pula setelah kebijakan DMO diganti dengan kenaikan pungutan ekspor dan bea keluar. Kebijakan itu tak cukup ampuh meredam persoalan.

Kasus yang diusut Kejaksaan terjadi pada periode kebijakan DMO diberlakukan. Jaksa menuduh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana bermufakat dengan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley M.A.; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan General Manager Corporate Affairs PT Musim Mas, Picare Togar Sitanggang, dalam keluarnya persetujuan ekspor untuk ketiga perusahaan. Mereka diizinkan menjual CPO ke luar negeri meski belum memenuhi kewajiban pasar domestik masing-masing.

Syak wasangka muncul karena jaksa tak menjelaskan dengan gamblang peran ketiga tersangka dari perusahaan tersebut. Pasal korupsi yang disangkakan kepada mereka masih sapu jagat, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Antikorupsi tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Kejaksaan perlu menemukan setoran kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari tiga perusahaan yang diuntungkan oleh persetujuan ekspor tersebut agar bangunan kasus lebih solid.

Kejaksaan juga perlu mengusut keterlibatan direksi atau pemilik perusahaan. Tindakan seorang manajer senior, manajer umum, ataupun komisaris yang berdampak terhadap kelangsungan perusahaan mustahil tak diketahui oleh atasan atau pengendali perusahaan. Jika perbuatan itu atas nama korporasi, Kejaksaan bisa menjadikan korporasi tersebut sebagai tersangka.