Mobil Lokal Jangan Berlalu

KEPUTUSAN Wali Kota Solo Joko Widodo menggunakan mobil Kiat Esemka sebagai kendaraan dinasnya disambut riuh pro-kontra. Karya anak-anak sekolah menengah kejuruan (SMK) Solo bersama Kiat Motor, Klaten, itu dirancang siap pakai dengan bahan baku 80 persen lokal, 20 persen impor. Mobil seharga Rp 75 juta itu belum lulus uji standar nasional. Maka kritik dan pertanyaan pun mengalir.

Wajar belaka: namanya barang baru, dan tiba-tiba populer. Yang tidak wajar adalah jika mobil made in Solo itu dijadikan ajang sindir-menyindir antarpejabat, atau diangkat sebagai "ikon" patriotisme sempit. Sebaiknya kreativitas para anak muda yang "menciptakan"-nya diapresiasi secara proporsional.

Mobil buatan Indonesia tak pernah ditandai prestasi cemerlang. Setelah Bakrie Beta MPV gagal pada 1994, kurang-lebih sudah ada 16 "mobil nasional". Dari jumlah ini, hanya satu yang memasarkan diri dengan jelas, yakni Esemka Rajawali, yang mencantumkan harga Rp 150-180 juta per unit. Sisanya berada dalam status bangkrut, gagal, stop, dilanda kemelut, hingga "mengambang": "akan dipasarkan" atau "dalam tahap riset".

Jokowi telah melontarkan ide mengundang investor menjajaki produksi massal Kiat Esemka. Ada baiknya ide ini jangan dilihat secara sempit, seolah-olah mempopulerkan satu merek belaka. Cara berpikir bisa dibalik begini: karya dari Solo itu adalah batu loncatan kecil untuk pemikiran lebih jembar tentang mobil buatan dalam negeri—suatu ide yang bukan mustahil. Bila layak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mobil dalam negeri, mengapa tidak?

Tentu perlu diingat bahwa sejumlah pendahulu Kiat Esemka yang telah memenuhi standar kelayakan—umpamanya truk Perkasa buatan PT Texmaco—saja gulung tikar pada 2001. Jadi, semangat membikin mobil nasional patut dipelihara, kreativitasnya perlu didukung, termasuk oleh pemerintah daerah tempat karya itu dilahirkan dan di tingkat pemerintah pusat.

Pihak Kiat Esemka melayangkan permohonan izin kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sejak 2009, tapi belum mendapat respons. Tak perlu berkecil hati. Pemberian izin wajib disertai uji kelayakan yang transparan. Jangan mempersulit, tapi jangan pula terburu-buru melepas izin produksi karena riuhnya pemberitaan media serta euforia pejabat yang mendadak kesengsem kepada "mobil buatan dalam negeri". Kata kuncinya mungkin ini: berikan dukungan jika kualitas produknya memenuhi semua kelayakan standar.

Miliaran rupiah bisa dihemat jika para pejabat kita, dengan kesadaran penuh, sudi menggunakan mobil dalam negeri senilai tak sampai Rp 100 juta sebagai mobil dinas mereka. Tapi pertimbangannya haruslah tetap pada kualitas, keamanan, dan kenyamanan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5/1984 tentang Perindustrian menyediakan "elemen pelindung" usaha industri rumahan. Pasal itu menyatakan, "Untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan yang diperlukan."

Euforia mobil Kiat Esemka akan segera berlalu seiring dengan meredanya pemberitaan media. Yang tak boleh kita biarkan berlalu adalah semangat, kreativitas, dan momentum memulai kembali langkah—sekecil apa pun—untuk mendukung mobil nasional yang layak dan nyaman.