Mahkamah Rakyat: Jalan Baru Menggapai Keadilan

Rasa frustrasi publik yang paling lekat adalah penyalahgunaan hukum dan kekuasaan dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Semua orang bisa melihat bagaimana hukum dibengkokkan oleh pengadilan—baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung—saat penguasa ingin memajukan anak-anaknya dalam pemilu. Saat itu pengadil justru tidak adil dan lebih berpihak pada kekuasaan ketimbang pada keadilan. 

Ketidakadilan sudah lama dirasakan di banyak tempat di Indonesia. Masyarakat adat tersingkir dari tanah yang mereka tempati bahkan sebelum negara ini secara formal berdiri, hanya karena hak atas tanah mereka belum diakui secara formal oleh pemerintah. Sementara itu, korporasi, apalagi yang juga dimiliki oleh pejabat, bisa dengan mudah mendapatkan sertifikat tanah untuk kepentingan bisnis.

Sementara itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga mendapatkan tempat yang nyaman. Komisi Pemberantasan Korupsi “dibunuh” melalui revisi undang-undang dan pemilihan pimpinannya. Majalah Tempo dalam editorial menyebut KPK sebagai “Komisi Politisasi Korupsi” karena aktor-aktor politik dengan kepentingannya menentukan arah penyelidikan KPK. 

Nepotisme juga seakan-akan menjadi normal yang baru. Tanpa etika dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara, praktik lancung di daerah untuk membangun dinasti politik sekarang mendapat konfirmasi kebenaran karena juga dilakukan penguasa dalam skala nasional.

Pokok soalnya: bagaimana kita bisa meminta pertanggungjawaban atas segala kekacauan itu? Bagaimana keadilan bisa didapatkan? Apakah keadilan harus selalu dihasilkan dari palu hakim di ruang pengadilan formal? Bagaimana bila ruang pengadilan formal menutup mata dan telinga saat berhadapan dengan warga yang tak punya kekuasaan?

Persepsi tentang keadilan di Indonesia tampak selalu lekat dengan kekuasaan, setidaknya bagi lembaga-lembaga pengadil formal. Bila esensinya dibongkar, kita akan lebih jelas melihat bahwa keadilan tidak hanya berada dalam kerangka formal. Padahal yang terpenting dalam proses keadilan adalah pengungkapan fakta yang ditimbang oleh nalar hakim sebagai pengadil. Karena keadilan sudah dibiaskan oleh kekuasaan, timbangan ini selalu berat sebelah.

Sebagai alternatif pencarian keadilan, Mahkamah Rakyat menentang pakem-pakem formal yang selama ini menghalangi hadirnya keadilan substantif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk perlawanan terhadap formalitas yang telah mengungkung itu. Hakim pengadilan rakyat bukanlah hakim yang diseleksi sebuah sistem politik dan diresmikan oleh keputusan presiden, melainkan orang-orang yang dikenal karena integritasnya. Penggugatnya diwakili advokat yang jelas keberpihakannya pada keadilan, bukan pada uang dan kekuasaan. Warga yang hadir sebagai peserta sidang bukan mereka yang dimobilisasi dengan iming-iming uang, melainkan siapa saja yang selama ini didampingi dan kemudian difasilitasi untuk hadir dan melihat bagaimana suara mereka mendapat tempat.

Karena diselenggarakan oleh sekelompok orang yang bukan dari kalangan pemerintahan, memang, pengadilan rakyat tidak memiliki dampak langsung serupa sanksi kepada “terdakwa” yang dinyatakan bersalah. Namun gagasan itu penting dalam mengungkap berbagai persoalan warga biasa, yang selama ini dianggap tidak eksis. Pengadilan rakyat juga menunjukkan kejahatan dan kelicikan atas nama kekuasaan sehingga pengadilan formal tak mampu menjangkaunya.

Kemanusiaan adalah soal mutlak dalam nalar atau akal budi manusia. Nalar kemanusiaan itu tidak lantas hilang hanya karena institusi-institusi negara tak mampu menjamahnya. Mahkamah Rakyat bukan soal kebencian kepada penguasa, tapi nalar kemanusiaan tentang keadilan yang diretas. Karena itu, yang pertama kali mengonsepkan pengadilan rakyat adalah Bertrand Russell yang sebenarnya seorang filsuf serta ahli matematika dan logika. 

Ketika mengadili pemerintah Amerika Serikat dalam People’s Tribunal 1966, Russell yang berkewarganegaraan Inggris tidak sedang menentang pemerintah Amerika Serikat. Ia sedang menyoal nalar kemanusiaan yang menemui jalan buntu. Pada 1950, Russell menerima Hadiah Nobel Sastra sebagai penghargaan atas komitmennya pada ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

Putusan Mahkamah Rakyat memang tak menimbulkan sanksi pidana ataupun administratif, tapi semua dokumen, kesaksian, dan penalaran hukum dalam proses ini bisa menjadi bahan dalam proses politik dan hukum dalam ruang-ruang formal, baik secara nasional maupun internasional. Misalnya dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan proses di berbagai pengadilan serta forum-forum internasional mengenai hak asasi manusia. 

Meski tak berdampak hukum formal, semestinya Mahkamah Rakyat membuat Presiden Joko Widodo dan semua partai politik di pemerintahan dan legislatif memikirkan berbagai pelanggaran konstitusi yang sudah mereka lakukan. Tentu sulit mengharapkan adanya perubahan pada pihak yang melanjutkan kekuasaan, karena justru pelanggaran-pelanggaran konstitusional itu yang membuat mereka berkuasa. Bagi mereka yang berada di luar pemerintahan, Mahkamah Rakyat menunjukkan kekuatan nalar dan pembuktian serta konsolidasi warga sebagai bagian dari kekuatan penyeimbang. 

Lebih dari semua itu, Mahkamah Rakyat adalah sebuah proses pendidikan politik yang penting bagi warga Indonesia. Tak ada jalan lain, warga negara adalah kekuatan penyeimbang kekuasaan dalam demokrasi yang nyaris tanpa kontrol.