Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri gelaran Tanwir dan Milad Muhammasiyah ke-112.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Acara yang akan dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sedianya digelar pada 4-6 Desember 2024. "Kami sudah bersurat langsung dan bertemu untuk mengundang Presiden RI Pak Prabowo Subianto untuk membuka dan menyampaikan amanat," kata Haedar di Yogyakarta Senin 18 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Haedar menuturkan pihaknya berharap Prabowo bisa hadir ke Kupang pada jadwal tersebut. Meski saat ini Prabowo sedang disibukkan dengan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 dan kunjungan ke luar negeri.
Haedar menuturkan, Tanwir dan Milad kali ini dipusatkan di Kupang karena sejumlah alasan. Pertama, mereka ingin memberi apresiasi dan dukungan penuh atas kemajuan dan pengkhidmatan Muhammadiyah NTT termasuk Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) yang telah dan terus berkiprah memajukan daerah dan masyarakat di sana.
Kedua, meningkatkan usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan, dan program lainnya yang memajukan kehidupan rakyat. Alasan ketiga, menggalang kerja sama dengan semua pihak untuk gerakan kemakmuran bangsa baik di NTT maupun di seluruh tanah air.
Tema Milad dan Tanwir tahun ini ialah Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua. "Kemakmuran adalah kehidupan di mana semua kondisi dan kekayaan yang dimiliki negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat," kata dia.
Pada Milad ke-112, Muhammadiyah berpesan kepada seluruh warga dan pimpinan persyarikatan untuk menjadikan hari bersejarah tersebut sebagai momentum melakukan refleksi, evaluasi, dan proyeksi atas gerakan Muhammadiyah yang selama ini berkiprah dalam usaha memakmurkan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan.
Pilihan editor: Pemerintah dan Baleg Sepakat Mulai Pembahasan Revisi UU DKJ