Trauma Warga Desa di Deli Serdang Setelah Penyerangan Tentara

Sofyan juga skeptis jika insiden penyerangan bermula dari perilaku geng motor yang ditegur tentara. Menurut dia, geng motor yang acapkali menggunakan knalpot bising yang bukan standar lebih banyak ditemui di perkotaan, seperti di Kota Medan. “Sejauh ini kami tidak pernah memperoleh informasi ada geng motor di desa tersebut,” ujar Sofyan.

Tempo sempat berada di wilayah Kota Medan pada 5-9 November 2024. Selama empat hari bermalam, di area Jalan Raden Saleh dan Brigadir Jenderal Katamso Medan, Tempo kerap menemui kelompok pemuda dengan sepeda motor modifikasi, salah satunya sepeda motor menggunakan knalpot bukan pabrikan. Kelompok ini kerap melintas di ruas jalan tersebut sekitar pukul 01.00-03.00.

Sofyan melanjutkan, LBH Medan juga memperoleh informasi bahwa insiden itu bermula dari perselisihan seorang warga desa dengan seorang tentara pada Kamis, 7 November 2024, atau sehari sebelum penyerangan oleh serdadu Yon Armed 2/105 Kilap Sumagan. Dalam perselisihan itu, seorang warga Desa Selamat memang terlibat adu mulut dengan tentara. Namun belum diketahui secara pasti penyebab awal terjadinya perselisihan hingga terjadinya penyerangan tersebut.

LBH Medan mengecam tindakan penyerangan oleh serdadu Yon Armed 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat. Menurut Sofyan, semestinya serdadu TNI tak bertindak represif atau melegitimasi sikap “korsa” untuk membela kolega satu lembaganya. “Proses hukum yang dilakukan TNI harus dilakukan secara transparan dan adil,” tutur Sofyan.

Kepala Dusun III Desa Selamat, Binawati, menuturkan, pada Jumat, 8 November 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, sejumlah warga desa mengatakan mereka diinvasi oleh kelompok geng motor yang menganiaya setiap laki-laki yang ditemui di jalan di desa. “Mereka tidak pandang bulu. Makanya warga dari desa lain yang kebetulan lewat juga terkena dampaknya,” kata Binawati. Belakangan, dia menyebutkan, kelompok geng motor tersebut diketahui merupakan serdadu Yon Armed 2/105 Kilap Sumagan.

Menurut Binawati, para tentara itu datang ke Desa Selamat untuk mencari seorang koleganya yang disebut hilang dan diduga diculik oleh warga. Dalam pencarian itu, para serdadu juga merusak dengan mendobrak sejumlah pintu rumah warga. “Mereka pergi satu jam kemudian. Saya memperoleh kabar ada seorang warga meninggal akibat insiden itu,” ujar Binawati.

Pangdam I/Bukit Barisan Letjen TNI Mochammad Hasan membesuk salah satu korban keributan oknum TNI AD dengan warga Deli Serdang di RST Putri Hijau Medan, Sumatera Utara, 11 November 2024. Dokumentasi Pendam I/BB

TNI Mengklaim Segera Tetapkan Tersangka

Dalam kesempatan terpisah, Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom TNI) Mayor Jenderal Yusri Nuryanto mengatakan Puspom TNI segera menetapkan status tersangka terhadap serdadu yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan warga Desa Selamat di Kabupaten Deli Serdang. Ia menjelaskan, Puspom TNI telah menahan 45 tentara yang diduga terlibat.

Puspom masih memeriksa para serdadu tersebut untuk mengetahui peran dan keterlibatannya dalam penyerangan yang menyebabkan seorang warga desa meninggal. “Secepatnya (akan ada tersangka),” kata Yusri.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan TNI akan bersikap profesional menangani proses hukum 45 tentara yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap warga di Deli Serdang. Markas Besar TNI menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum. “Bahkan sampai diajukan ke persidangan,” kata Hariyanto. “Kami pastikan mereka yang terlibat diberikan sanksi dan hukuman.”

Ihwal masih adanya tentara di Desa Selamat, Hariyanto menjelaskan, hal itu untuk memastikan situasi dan kondisi di lokasi tetap aman. “Kami pastikan tidak akan ada aksi balasan dari peristiwa tersebut,” ujar Hariyanto.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan, Muhammad Isnur, mendesak proses hukum terhadap para serdadu yang diduga terlibat dilakukan melalui mekanisme peradilan umum, bukan peradilan militer. Menurut dia, peradilan militer selama ini disebut menjadi salah satu faktor langgengnya impunitas di tubuh TNI karena mekanismenya tidak dapat menjamin prinsip keadilan terhadap masyarakat sipil. “Pelaku harus diadili melalui peradilan umum,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyatakan Puspom TNI mesti segera menetapkan tersangka untuk memastikan proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menilai penundaan penetapan tersangka bakal merusak tingkat kepercayaan publik terhadap TNI dan penanganan kasus yang dilakukan. “Kalau memang sudah penyidikan, alat bukti sudah mencukupi, segera ditetapkan tersangkanya,” ujar Khairul.

Adapun Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan TNI akan menggunakan mekanisme peradilan militer, sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ia memastikan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan tak pandang bulu. “Biarkan pengusutan berjalan sampai tuntas. Mereka yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum dan hukuman disiplin,” ucap Hariyanto.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan proses hukum akan berjalan secara tuntas dan transparan. “Soal penetapan tersangka, karena ini banyak, tentunya membutuhkan waktu,” ujar Maruli.