Mengapa PDIP Tak Kunjung Bersikap Menjadi Oposisi Prabowo Subianto

Megawati mengatakan peran PDIP penting sebagai penyeimbang pemerintah. Ia berpesan agar para kader PDIP memberikan alternatif kebijakan ketika kebijakan pemerintah mendatang tidak prorakyat. Ia mengibaratkan PDIP kue lapis yang melapis pemerintahan. Bila masyarakat tak puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, kader PDIP bisa memberikan solusi yang akan disuarakan para kader yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau kepala-kepala daerah.

Politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan Megawati ingin partai ikut mengawal pemerintahan supaya tak salah jalan. “Mengawal bukan berarti harus di dalam pemerintahan. Ketua Umum tidak ingin negara ini runtuh,” kata Ahok saat ditemui Tempo di kantornya di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2024.

Jika PDIP berada di luar pemerintahan, Megawati membeberkan berbagai risiko. Menurut Ahok, risiko yang dimaksud Megawati adalah partai tak akan menyorongkan kadernya menjadi menteri di kabinet pemerintahan mendatang. “Karena, kalau kader menjadi menteri, tidak mungkin ia bisa mengoreksi presiden,” ujar mantan komisaris PT Pertamina (Persero) itu.

Namun, saat menanggapi desakan para kader PDIP yang menginginkan partai menjadi oposisi Prabowo, dengan intonasi mengeras dari podium rakernas itu Megawati menyatakan partai banteng tak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, menurut dia, partai politik bisa bekerja sama dengan pemerintah di luar atau di dalam kabinet.

Dua politikus PDIP yang hadir dalam rakernas menyatakan pengurus partai semula mengira Megawati akan menyampaikan sikap politik di hari terakhir rapat kerja pada Ahad, 26 Mei 2024. Mereka kecele. Megawati tak kunjung menyampaikan sikap partainya secara tegas hingga acara selesai. Seorang pengurus menuturkan, Megawati masih menghitung berbagai dampak jika PDIP terlalu dini mengumumkan sikap politiknya.

Ekspresi para kader ketika Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi politik di pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP, Ancol, Jakarta, 24 Mei 2024. Tempo/Febri Angga Palguna

“Menentukan sikap politik itu perlu perhitungan matang. Kalau detik ini saya ngomong di dalam atau di luar pemerintah, langsung dihitung secara politik. Enak aja, gue mainin dulu, dong,” kata Megawati dalam pidato penutupan rakernas.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya akan mengumumkan sikap politik pada kongres 2025. “Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sikap politik PDIP itu disampaikan saat kongres lima tahunan,” ucap Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.

•••

SEBELUM Megawati Soekarnoputri menutup Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, sejumlah pengurusnya mencoba merumuskan apa yang mesti diumumkan. Meriung di salah satu ruangan di Ancol Beach City International Stadium, Sabtu, 25 Mei 2024, Komisi Sikap Politik Rakernas PDIP 2024 berembuk membuat rekomendasi sikap partai.

Pertemuan itu dipimpin steering committee Djarot Saiful Hidayat didampingi lima anggota tim perumus. Pesertanya adalah ketua dan sekretaris dewan pimpinan daerah serta dewan pimpinan cabang yang perolehan kursinya saat pemilihan legislatif 2024 naik.

Dalam rapat tersebut, sejumlah peserta menyampaikan pandangan mereka terhadap sikap politik partai untuk menghadapi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 2024-2029. Sebagian politikus PDIP, umumnya berasal dari Indonesia timur, mengusulkan kepada PDIP agar segera mengambil sikap sebagai oposisi tanpa perlu menunggu kongres 2025.

Sedangkan sebagian anggota komisi menginginkan PDIP membuka kemungkinan bekerja sama dengan kubu Prabowo-Gibran di pemerintahan selanjutnya. Mereka khawatir pernyataan sikap yang terlalu bertentangan dengan kubu pemenang akan menyulitkan para kader bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Seorang peserta rapat mengungkapkan, mereka yang ingin PDIP bekerja sama dengan pemerintahan selanjutnya di antaranya anggota DPR yang kembali terpilih dalam Pemilu 2024.

Meski terjadi perbedaan pendapat, Ketua DPC PDIP Trenggalek Mochamad Nur Arifin, yang menjadi salah satu anggota tim perumus, membantah ada perdebatan panas. Menurut Bupati Trenggalek, Jawa Timur, itu, para kader hanya mencermati perkembangan politik terbaru. “Sehingga perlu ada checks and balances,” kata Arifin ketika dihubungi pada Kamis, 30 Mei 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menangis saat berpidato dalam penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, 26 Mei 2024. Tempo/Febri Angga Palguna

Di tengah-tengah rapat komisi yang berlangsung sejak pukul tujuh malam, Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani bergabung. Duduk selama sekitar satu jam, Ketua DPR itu menyampaikan agar PDIP bersikap realistis dan fleksibel. Puan meminta para kader tak buru-buru mengambil sikap politik. “Mbak Puan mengarahkan agar kami mencermati peta politik di lapangan, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah,” ujar Djarot Saiful Hidayat.

Dua politikus PDI Perjuangan yang hadir dalam rapat komisi itu bercerita, Puan mempertimbangkan berbagai risiko jika partai menjadi oposisi pemerintahan Prabowo dan mengumumkannya dalam rakernas. Puan menyebut sejumlah risiko, seperti menyempitnya akses terhadap sumber daya logistik, hambatan dalam pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024, dan pengambilalihan kursi Ketua DPR melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pemerintahan baru bisa mengajukan revisi UU MD3 yang bisa menyingkirkan Puan dan PDIP menduduki kursi Ketua DPR. Pada Pemilu 2024, PDIP mengantongi 25 juta suara setara dengan 110 kursi legislatif. Bukan cuma kursi Ketua DPR, revisi UU MD3 bisa menghapus jatah PDIP menjadi ketua komisi hingga pimpinan DPR daerah provinsi, kota, dan kabupaten.

Dua bulan sebelum rakernas, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendengar kabar bahwa kursi Ketua DPR menjadi incaran sejumlah partai. Revisi UU MD3 akan berjalan jika PDIP mengambil sikap menjadi oposisi pemerintahan baru 2024-2029. “PDIP sudah ditekan dengan usaha merevisi undang-undang itu,” kata Hasto dalam diskusi yang disiarkan virtual, Sabtu, 30 Maret 2024.

Seorang anggota partai Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran mengaku, rencana mengegolkan revisi UU MD3 memang menjadi bagian dari rencana politik partai pendukung Prabowo. Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pernah mengatakan semua fraksi di DPR tak akan merevisi undang-undang tersebut. “Sampai akhir periode jabatan anggota DPR,” tuturnya pada 4 April 2024.

Selain revisi UU MD3, kekhawatiran terhadap jalannya calon kepala daerah menjadi pertimbangan para pengurus PDIP menjadi oposisi Prabowo. Kepada anggota Komisi Sikap, Puan mengatakan PDIP menargetkan memenangi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. PDIP mengusung 142 calon bupati dan wali kota dalam pilkada serentak 27 November nanti. PDIP juga ingin menambah jumlah kepala daerah yang saat ini 54 persen.

Jika PDIP menjadi oposisi Prabowo, calon-calon mereka akan diganggu seperti dalam pemilihan presiden sehingga gagal menjadi pemenang. Dalam pemilihan presiden 2024, sejumlah kepala daerah dari PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. mendapat tekanan dari aparatur hukum. Para kepala daerah PDIP diingatkan soal kasus hukum yang bisa menjerat mereka.

Dalam pertemuan di Komisi Sikap PDIP itu, Puan juga menyinggung sejumlah kepala daerah inkumben yang khawatir maju dalam pemilihan kepala daerah jika pola tekanan seperti dalam pemilihan presiden terulang. Karena itu, kata Puan, PDIP harus membuka diri untuk berkoalisi dengan partai mana pun.

Senyampang rapat Komisi Sikap berjalan, Djarot Saiful Hidayat bertukar pesan pendek dengan Hasto Kristiyanto. Sekitar 14 kilometer dari Ancol, Hasto menemui Megawati di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Berdiskusi selama dua jam sejak magrib, Hasto menyampaikan sejumlah masukan sikap dari Komisi Sikap Rakernas PDIP 2024. Salah satu masukan komisi kepada Megawati menyangkut langkah politik PDIP.

Megawati lalu memberikan catatan-catatan terhadap draf yang dikirim Djarot kepada Hasto lewat pesan pendek. Salah satu catatan Megawati diejawantahkan dalam poin rekomendasi Komisi Sikap. “PDIP akan bekerja sama dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi,” ujar Hasto.

Selain membaca rekomendasi kadernya, Megawati mempertimbangkan masukan dari para pakar dan akademikus. Sepekan sebelum rakernas berlangsung, PDIP mengundang sejumlah tokoh memberikan masukan kepada pengurus partai di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sejumlah pakar dan akademikus mendorong PDIP menjadi oposisi pemerintah.

Salah satu yang diundang adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. Zainal tak hanya mendorong PDIP menjadi oposisi. Dia juga mengkritik PDI Perjuangan karena mengekang kebebasan berbicara, demokrasi, dan penegakan hukum selama berkuasa sepuluh tahun. Selain itu, Zainal meminta PDIP meminta maaf kepada publik karena menjadi motor revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. “Itu saya sampaikan ke pengurus PDIP,” katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Mei 2024.

Hasil pembahasan Komisi Sikap yang telah dikonsultasikan dengan Megawati lalu dibacakan oleh Puan Maharani saat menutup rakernas pada 26 Mei 2024. Terisak saat membaca rekomendasi, Puan meminta maaf kepada masyarakat atas perilaku kader partai yang tidak menjunjung etika politik, melanggar konstitusi, dan mencederai demokrasi. Sejumlah kader PDIP mengatakan pesan itu tertuju kepada Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

•••

BELUM jelasnya sikap politik PDI Perjuangan dalam rapat kerja nasional membuat pandangan pengurus PDIP terbelah. Sejumlah politikus yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu bercerita, Puan Maharani dan beberapa kader partai banteng di DPR merasa tak nyaman dengan sikap frontal sebagian pengurus PDIP yang terlampau menyerang Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan Puan, menurut sejumlah pengurus, ditujukan kepada kakaknya, Muhammad Prananda Prabowo, yang menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital. Prananda acap mengecam Jokowi dan Gibran serta ingin PDIP menjadi oposisi tulen pemerintahan Prabowo-Gibran.

Puan lalu mengumpulkan beberapa orang dekatnya di Rumah Makan Medan Baru, Jakarta Pusat, setelah penutupan rakernas. Ia mengatakan, dalam berpolitik, sikap terlalu konfrontatif membuat partai tak bisa bergerak strategis. Seorang politikus PDIP yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan, Puan ingin PDIP mengambil sikap mengayun hingga pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Alasannya agar PDIP lebih leluasa menjalin komunikasi politik dengan banyak pihak.

Puan Maharani belum menanggapi surat permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo hingga Jumat, 31 Mei 2024. Nomor telepon selulernya pun tak aktif ketika dihubungi melalui panggilan telepon. Sedangkan pesan pendek yang Tempo kirim melalui WhatsApp ke nomor pribadi Puan hanya bercentang dua tanpa keterangan sudah dibaca.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam rakernas, semua kader punya kesempatan menyampaikan pandangan. “Jadi yang muncul bukan perbedaan sikap, tapi pengerucutan ide,” ujarnya. Hasto menampik jika rakernas disebut berfokus pada penentuan sikap politik partai terhadap pemerintahan mendatang. “Isu utama yang mengemuka dalam rakernas adalah Pemilu 2024 yang menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah,” tuturnya.