Tersengat Teuku Umar oleh Ganjar

Pernyataan Ganjar itu lantas menuai reaksi sejumlah pihak. Di lingkup internal PDIP, nama Ganjar terus berada di tengah pusaran panas-dingin politik di Teuku Umar—kediaman Megawati—setahun belakangan. Sejumlah politikus senior PDIP beberapa kali melontarkan kritik kepada Ganjar yang mereka nilai bermanuver di luar garis partai.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. TEMPO/Imam Sukamto

Intrik di lingkaran internal partai berlambang banteng moncong putih menjelang pemilihan presiden 2024 belakangan mengarah ke dua kubu, antara pendukung Ganjar dan Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati. Di lingkup internal PDIP, misalnya, ada Ketua Dewan Perwakilan Cabang PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, yang secara terbuka mendukung Ganjar.

Di sisi lain, sudah lama nama Ganjar dilirik banyak partai. Survei elektabilitas oleh sejumlah lembaga riset dan konsultan politik memang terus menempatkan Ganjar di posisi teratas dalam daftar tokoh dengan tingkat keterpilihan tertinggi. Terbaru, survei Saiful Mujani Research and Colsulting (SMRC) pada 3-9 Oktober lalu, yang dirilis kemarin, kembali menempatkan Ganjar di peringkat pertama dengan elektabilitas 32,1 persen. Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan menyusul di belakangnya.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar, menyambut positif pernyataan Ganjar. Koalisi ketiga partai itu berencana membahas pernyataan Ganjar dalam waktu dekat, meski mereka belum bisa menyampaikan soal adanya kemungkinan mengusung Ganjar.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang hanya punya modal suara sah nasional dalam Pemilihan Umum 2019—salah satu yang dibutuhkan untuk memenuhi electoral threshold—sudah lebih dulu menyatakan siap mendukung Ganjar. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyebutkan pernyataan Ganjar itu sudah ditunggu-tunggu partainya.

Pendukung Ganjar Juga Dimintai Klarifikasi

Hasto Kristiyanto mengatakan partainya juga akan memanggil F.X. Hadi Rudyatmo karena sikapnya yang mendukung Ganjar sebagai calon presiden tatkala partai belum menentukan keputusan. "Kepada Pak Rudy pun akan kami tegakkan disiplin organisasi," ujar Hasto.

Rudy—panggilan Hadi Rudyatmo—bergeming meskipun pernyataan dukungannya kepada Ganjar bisa berujung pada sanksi dari partai. "Kalau Pak Ganjar menyatakan siap maju, saya dukung sejuta persen," ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Menurut Rudy, dukungannya itu merupakan sikap pribadi. Arah kebijakan partai soal calon presiden tetap menunggu keputusan Ketua Umum. Dia memahami bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum. "Saya menyampaikan dukungan kan sebagai respons pernyataan Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar siap, saya pasti dukung. Tapi kan semua kader tetap manut kepada Ketua Umum, bukan manut saya," ujarnya.

Rudy pun menyatakan siap jika dipanggil DPP PDIP untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Namun sejauh ini dia mengaku belum ada surat panggilan ataupun teguran yang datang dari pengurus pusat. "Kalau saya dipanggil, ya saya berangkat," ujar dia. "Tapi sampai sekarang belum saya terima suratnya panggilannya".

Rudy mengatakan banyak akar rumput PDIP, khususnya di Solo, yang mendukung Ganjar maju sebagai calon presiden. "Cuma, mereka pada takut saja bicara," ujar dia. "Dukungan itu kan biasa saja, tapi yang mencalonkan tetap partai. Enggak bisa toh nyapres sendiri. Jadi, kalau disanksi-sanksi, di mana (salah) saya? Tapi kalau disanksi pun saya terima, enggak apa-apa."

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan F.X. Hadi Rudyatmo di Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Solo, Jawa Tengah, 2014. ANTARA/Maulana Surya

Bendahara DPC PDIP Solo, Joni Sofyan Erwandi, menyebutkan pernyataan dukungan Rudy kepada Ganjar merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili struktur organisasi di daerahnya. "Saya kira pernyataan Pak Rudy yang menyatakan dukungan ke Ganjar itu sebagai dukungan sesama kader saja," tuturnya. "Secara struktural, tentu kami harus menunggu keputusan Ketua Umum. Kami siap mendukung siapa pun yang direkomendasikan Ibu (Megawati)".

Pemeriksaan Ganjar Dijadwalkan Hari Ini

Selain terhadap Ganjar dan pendukungnya, DPP PDIP sudah lebih dulu menegur Dewan Kolonel—kelompok yang dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden.

Hasto Kristiyanto menegaskan partai akan menindak tegas seluruh kader yang mencoba bermanuver dalam urusan pencalonan presiden. Dewan Kolonel, kata dia, tidak dikenal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partainya. “Jadi, semua tegak lurus. Capres itu kewenangan ketua umum. Partai akan menegakkan disiplin kepada semua pihak tanpa terkecuali,” ujarnya.

Hasto tidak menjelaskan detail teguran dan waktu pemanggilan para kader banteng itu. Ia menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.

Adapun Komarudin saat ini sedang berada di Papua. Proses klarifikasi rencananya dilakukan sepulang Komarudin dari Bumi Cenderawasih itu. "Tunggu saja," ujar Komarudin saat dimintai penegasan soal waktu pemanggilan Ganjar dan F.X. Hadi Rudyatmo, kemarin.

Kemarin, surat perihal undangan klarifikasi dari DPP PDIP kepada Ganjar beredar luas di media sosial. Diteken Hasto Kristiyanto dan Komarudin Watubun, warkat tertanggal 21 Oktober 2022 itu mengundang Ganjar untuk hadir di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Selatan, pada hari ini, Senin, 24 Oktober 2022, pukul 16.00 WIB.

Saat dimintai konfirmasi, Komarudin tidak membenarkan ataupun membantah perihal surat undangan itu. "Undangan dari mana?" ujarnya lewat pesan pendek. Baik Hasto maupun Ganjar tidak merespons saat dimintai penjelasan ihwal surat yang sama.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. ANTARA/Hendrina Dian Kandipi

Sebelumnya, Komarudin mengungkapkan surat teguran kepada kader yang menggaungkan Dewan Kolonel sudah dilayangkan pada 5 Oktober lalu. "Kami beri peringatan, ada banyak yang mendapat teguran, bukan satu atau dua orang. Tapi tidak bisa saya buka karena itu sifatnya internal," tuturnya pada Jumat, 21 Oktober lalu. Komarudin mengingatkan seluruh kader agar taat pada keputusan kongres bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan penuh Megawati. Ia meminta semua kader bersabar menunggu keputusan itu.

Komarudin juga mengaku sudah beberapa kali memanggil dan mengingatkan Ganjar tentang pentingnya berdisiplin dalam menjaga keputusan kongres partai yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan memutuskan calon presiden kepada Ketua Umum PDIP. Terakhir kali, Komarudin memanggil Ganjar ke markas DPP PDIP pada awal Oktober lalu. Dalam kesempatan itu, ujar dia, Ganjar menyatakan komitmennya untuk memegang teguh aturan partai dan siap mengikuti aturan main yang ditentukan.

Komarudin menyatakan sudah menyaksikan pernyataan Ganjar soal kesiapan jika ditunjuk sebagai calon presiden. Ia menilai tidak ada disiplin partai yang dilanggar dalam pernyataan tersebut. "Pernyataan dia jelas, kader partai akan mengikuti mekanisme di partai. Kemudian banyak yang bertanya ke saya, kenapa Ganjar tidak diberi sanksi? Apa salahnya Ganjar mau disanksi? Itu kan bukan deklarasi," kata dia.

Menurut Komarudin, pernyataan Ganjar itu hanya untuk menjaga keseimbangan karena ada relawan dan partai lain yang mendukungnya. Menurut dia, hal tersebut sah-sah saja selama Ganjar sebagai kader tetap menunggu keputusan Megawati soal calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. "Tapi kami tetap akan undang lagi beberapa waktu ke depan, pasti kami undang (untuk klarifikasi)," ujarnya.

Komarudin hakulyakin Ganjar tidak akan mbalelo meski banyak yang mendorongnya maju sebagai calon presiden 2024. "Ganjar itu kader tulen, bukan karbitan. Dia lahir dari rahim PDIP, bergabung sejak masih PDI sampai berganti nama menjadi PDI Perjuangan,” kata dia.

DEWI NURITA