Substansi RKUHP Solid

RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) buatan pemerintah dinilai masih menyimpan banyak pasal bermasalah. Penolakan dari koalisi masyarakat sipil terhadap pasal-pasal bermasalah sejak 2019 hanya dijawab pemerintah dengan dialog publik. Hampir tak ada perubahan berarti terhadap pasal kontroversial.

Baca: Mengapa RKUHP Masih Membawa Semangat Kolonialisme

Kepada wartawan Tempo, Raymundus Rikang dan Egi Adyatama, di kantornya pada Kamis, 17 November lalu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengklaim berupaya mengakomodasi sebanyak mungkin masukan publik. Ia menyatakan pemerintah tak akan mengubah lagi substansi RKUHP.

Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki draf RKUHP?

Yang kami lakukan dalam tiga bulan terakhir ini dialog publik. Tentunya di dalam dialog publik itu pasti ada sosialisasi. Dialog publik itu dilakukan terutama untuk kampus-kampus di sebelas kota. Banyak masukan yang kami dapatkan.

Kalau ada perbaikan, kenapa pasal-pasal yang mengancam demokrasi dipertahankan?

Pasal-pasal yang berkaitan dengan demokrasi diberi penjelasan. Misalnya yang dimaksud menyerang harkat dan martabat presiden adalah menghina dan memfitnah. Pasal ini bukan untuk menghalangi kebebasan berdemokrasi, berpendapat, dan berekspresi. Penghinaan lembaga negara kami batasi pada institusi yang disebut konstitusi. Di draf lama kan sampai dewan perwakilan rakyat daerah. Lalu ada usul dari DPR untuk menambah satu pasal tentang rekayasa kasus.

Kenapa memilih memberi penjelasan ketimbang menghapus pasal kontroversial?

Batang tubuh sebetulnya sudah mengunci. Yang dikhawatirkan itu adalah pasal karet yang multitafsir. Maka kami tambahkan penjelasan.

Baca: Lobi Pemerintah Mempercepat Pengesahan RKUHP

Bagaimana Anda menjamin implementasi pasal-pasal itu tidak sewenang-wenang?

Penafsiran pasal itu tak terlepas dari penjelasan yang harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam berbagai dialog publik, saya katakan aparat penegak hukum itu harus bisa mengambil garis tegas untuk membedakan antara penghinaan dan kritik. Apalagi isi KUHP sudah jelas, baik mengenai normanya maupun penjelasannya.

Penegak hukum bisa menafsirkan berbeda...

Sosialisasi yang pertama dan utama adalah terhadap penegak hukum. Di tim pemerintah ada unsur polisi dan jaksa. Setiap pasal yang diformulasikan sudah di-exercise, disimulasi, supaya tidak multi-interpretasi. Dalam rapat di DPR tanggal 9 November ada usul menarik soal masa peralihan selama tiga tahun untuk menyamakan parameter dan frekuensi dengan penegak hukum.

RKUHP juga dianggap terlalu mengurus ranah privat...

Di provinsi X, mereka minta pasal itu dihapus karena masuk ranah privat. Kami ke provinsi Y, diminta sebaliknya. Pemerintah dibilang tidak tegas. Saya selalu menjelaskan, pasal-pasal begini diatur salah, gak diatur salah. Kami berposisi mengatur, tapi memberikan batasan sebagai delik aduan absolut. Delik aduan absolut dalam perzinaan, misalnya, suami atau istri.

Baca: Sejarah Panjang RKUHP dari Perumusan hingga Pembahasan

Bagaimana dengan pasal kohabitasi?

Kekhawatiran bisa digerebek di kamar hotel itu lucu. Yang memprotes pasal ini gak ngerti hukum acara. Untuk delik aduan, orang tak bisa menggerebek atau main hakim sendiri. Delik aduan itu sudah membatasi gerak aparat. Enggak mungkin orang digerebek karena kohabitasi. Orang-orang enggak paham. Tugas kami memberikan pemahaman.

Apa strategi agar RKUHP ini tak seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat ke Mahkamah Konstitusi?

Kami kembali pada putusan MK soal meaningful participation. Setiap pasal bisa diperdebatkan. Tapi, kalau soal substansi, kami klir dan tak khawatir. Substansinya solid. Kami juga yakin karena memiliki komunitas masyarakat hukum pidana dan kriminologi. Tidak ada protes.