Pengadaan Alat Tes Antigen Bermasalah

Pengadaan alat tes cepat antigen di Kementerian Kesehatan juga dinilai janggal. Sebagian alat tes cepat Covid-19 yang diadakan pada tahap I dan II senilai Rp 363,5 miliar tak memenuhi spesifikasi dari aspek masa kedaluwarsa. Ada 4.406.229 alat merek Panbio yang tak sesuai dengan spesifikasi masa kedaluwarsa dalam kerangka acuan kerja, yaitu minimal sembilan bulan sejak diterima. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menilai pemborosan pengadaan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan di Kementerian Kesehatan. “Tentu kita tidak bisa menerima alasan-alasan di balik itu, karena ini berkaitan dengan anggaran negara,” ujarnya. 

Peneliti senior Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan BPK perlu melakukan audit investigasi atas temuan awal tersebut. "Seharusnya indikasi awal ini sudah bisa mendorong penegak hukum,” kata Roy.

Kontroversi Tentara Jadi Kepala Daerah

Pj Bupati Seram Barat (kiri) Brigjen Andi Chandra As'Aduddin menghadiri pelantikan Pejabat Walikota serta Bupati oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, di Ambon, Maluku, 24 Mei 2022. DISKOMINFO MALUKU TV CHANNEL

PEMERINTAH ngotot mempertahankan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Andi Chandra As’aduddin sebagai penjabat kepala daerah, yaitu penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku. “Dia diharapkan mampu mendeteksi dan mengatasi sebelum terjadi konflik,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, Kamis, 26 Mei lalu.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Armand Suparman mengkritik pengangkatan perwira tinggi aktif Tentara Nasional Indonesia tersebut menjadi penjabat kepala daerah. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

“Kalau masih aktif, itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal regulasi teknis dan larangan TNI aktif menduduki posisi penjabat,” ujar Armand.

Anggota DPR Diduga Aniaya Pelayan

Benny K. Harman. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, diduga menganiaya pelayan restoran Mai Ceng’go di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 24 Mei lalu. Dalam rekaman kamera pengawas (CCTV) yang beredar, seorang pegawai meminta Benny dan keluarganya berpindah tempat duduk dari meja VIP restoran.

Benny lalu mendatangi seorang karyawan dan diduga menamparnya hingga empat kali. “Karyawan Mai Ceng’go melapor atas dugaan penganiayaan,” tutur Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Manggarai Barat Ajun Komisaris Ridwan, Jumat, 27 Mei lalu.

Menurut Ridwan, istri Benny melaporkan balik karyawan Mai Ceng’go. Adapun Benny membantah terjadi penganiayaan. “Bukankah manajer resto Mai Ceng'go yang sebenarnya melakukan kekerasan terhadap kami,” kata Benny dalam siaran persnya.

Ratusan Warga Dogiyai Mengungsi

KONFLIK di Papua kembali terjadi pada Ahad, 22 Mei lalu. Sekitar 200 warga mengungsi ke pos Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian RI di Kabupaten Dogiyai, Papua, karena rumah dan kios yang mereka tempati dibakar sekelompok orang. “Terjadi pembakaran di tiga lokasi pada Ahad malam hingga Senin dinihari,” ucap Kepala Kepolisian Sektor Dogiyai Komisaris Bambang Suranggono, Senin, 23 Mei lalu.

Sebanyak 20 rumah dan kios di Distrik Kamu ludes dilalap api. “Tidak ada korban jiwa,” ujar Bambang. Menurut dia, situasi sempat mencekam karena massa hendak membakar beberapa tempat lain. Per Jumat, 27 Mei lalu, sebagian warga sudah kembali ke kampung. “Korban yang rumahnya terbakar tinggal di rumah saudaranya. Ada beberapa yang memilih ke Nabire,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Faizal Ramadhani.

Revisi Undang-Undang PPP Disahkan

Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menjadi Undang-Undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2022. ANTARA/Dhemas Reviyanto

DEWAN Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pemerintah (PPP) dalam rapat paripurna pada Selasa, 24 Mei lalu. Pengesahan ini diduga akan melancarkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Semua fraksi di DPR, kecuali Partai Keadilan Sejahtera, menyetujui Rancangan Undang-Undang PPP disampaikan kepada pimpinan DPR untuk menjalani pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna. 

Revisi Undang-Undang PPP adalah inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Sebab, metode omnibus dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja tak diatur dalam sistem pembuatan perundang-undangan.

Setara Institute menilai DPR dan pemerintah sedang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK. “Kami menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang telah mengalami fallacy atau kesalahan berpikir,” demikian keterangan resmi Setara Institute.