Penolakan Israel di Piala Dunia U 20

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BERBAGAI kalangan menolak keterlibatan tim nasional sepak bola Israel bertanding dalam laga Piala Dunia U-20 di Indonesia. Awal pekan lalu, Senin, 20 Maret, sekelompok orang menggelar demo di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, untuk memboikot Israel. Massa meminta pemerintah tidak memfasilitasi timnas negara tersebut bertanding di Bali, Mei mendatang.

Aksi demo ini dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir yang memberikan jaminan terhadap timnas Israel turut bertanding di Piala Dunia U-20. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara itu, sesuai dengan kontrak sebagai tuan rumah, Indonesia harus memastikan semua peserta berlaga dengan aman.

"Kalau kami tidak bisa mengambil posisi menjamin, mengamankan, ya mungkin Indonesia jangan lagi bidding event-event internasional," kata Erick di Istana Negara, Kamis, 2 Maret lalu. Piala Dunia U-20 berlangsung di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni 2023. Timnas U-20 Israel mendapat tiket tampil di Piala Dunia U-20 2023 setelah menjadi finalis Piala Eropa U-19 2022.

Baca: Manuver Erick Thohir Menguasai PSSI

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Protes terhadap keikutsertaan timnas Israel di U-20 juga meruak di media sosial. Partai Keadilan Sejahtera melalui akun Twitter resminya menyerukan boikot terhadap Israel. Berbagai kelompok lain, seperti Boycott, Divestment, and Sanction Indonesia; Medical Emergency Rescue Committee atau MER-C; dan Aqsa Working Group, menyerukan hal senada.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster juga menolak kehadiran timnas Israel. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kementerian Luar Negeri menjamin keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 tidak mengubah dukungan Indonesia terhadap Palestina. “Posisi pemerintah soal isu Palestina tidak pernah berubah dan sangat konsisten, Indonesia termasuk sedikit negara yang terus mendukung perjuangan Palestina,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah.

Polemik Larangan Buka Bersama

Sejumlah pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, November 2017. Dok. Tempo/Ilham Fikri

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi melarang pejabat dan aparatur sipil negara menggelar acara buka puasa bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan yang berlaku selama Ramadan 1444 Hijriah ini memicu kritik dari berbagai kalangan.

Baca: Asal-usul Kata Lebaran

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyarankan Jokowi mencabut kebijakannya agar tak dicap anti-Islam. “Saya khawatir surat tersebut dijadikan bahan untuk menyudutkan pemerintah,” katanya, Kamis, 23 Maret lalu.

Achmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, menilai larangan buka bersama tidak tepat lantaran bertentangan dengan sikap pemerintah. Selama setahun terakhir, pemerintah mengizinkan kegiatan publik dalam skala besar, seperti konser musik.

Babak Baru Kasus Gagal Ginjal Akut

Suasana sidang gugatan perwakilan kelompok ('class action') gagal ginjal akut anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, 9 Maret 2023. Antara/Aditya Pradana Putra

PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan class action kasus gagal ginjal akut. “Menyatakan sah gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara ini,” kata ketua majelis hakim Yusuf Pranowo, Selasa, 21 Maret lalu.

Sebanyak 25 keluarga korban gagal ginjal akut menggugat produsen obat dan distributor bahan baku remedi atas kandungan etilena glikol dan dietilena glikol pada produk yang dikonsumsi. Mereka juga menggugat Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Per Februari 2023, kasus gagal ginjal akut telah menyerang 326 anak, 204 di antaranya meninggal.

Anggota tim advokasi untuk kemanusiaan, Siti Habibah, mengatakan putusan hakim menyetujui gugatan class action akan memudahkan advokasi para korban kasus gagal ginjal akut di seluruh Indonesia. Ia menyatakan akan menyiapkan bukti-bukti di pengadilan.

Tutup Paksa Patung Maria

SEKELOMPOK orang yang mengaku anggota partai Islam memprotes keberadaan patung Bunda Maria setinggi 6 meter di rumah doa Sasana Adhi Rasa, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Patung itu dianggap dapat mengganggu kekhusyukan ibadah puasa umat Islam selama Ramadan.

Berdalih meredam kegaduhan, polisi meminta pengelola rumah doa menutup patung itu dengan terpal. "Kami hanya menjaga kondusivitas karena ada ormas yang keberatan,” kata Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo Ajun Komisaris Besar Muharomah Fajarini, Kamis, 23 Maret lalu.

Ketua pengelola rumah doa, Petrus Surjiyanta, menyebut penduduk sekitar tak pernah menyampaikan keberatan soal patung Maria itu. Namun, pada 11 Maret, sekelompok orang datang dan meminta Petrus membongkar patung atau memindahkannya. Lembaga pegiat toleransi, Setara Institute, mengecam peristiwa intoleransi tersebut.

Milisi Papua Tewas Ditembak

KONFLIK di Papua kembali terjadi pada pekan lalu. Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI menembak tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, hingga tewas. Aparat sebelumnya mengintai milisi yang membawa senjata laras panjang melalui pesawat nirawak atau drone.

Kejadian ini dipicu oleh pembunuhan tukang ojek bernama Irawan di Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Papua Tengah, Rabu, 22 Maret lalu. Anggota KKB disinyalir berada di balik pembunuhan dengan senjata api itu. "Anggota kami masih melakukan penyelidikan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Prabowo, Kamis, 23 Maret lalu.