Gagal Lagi ke Tanah Suci

PEMERINTAH memutuskan meniadakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan penundaan keberangkatan jemaah haji itu disebabkan pandemi Coronavirus Disease-19. “Menetapkan pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” kata Yaqut di kantornya, Kamis, 3 Juni lalu.

Menurut Yaqut, Arab Saudi juga tak kunjung memberikan kepastian ihwal kuota jemaah haji untuk Indonesia. Arab Saudi juga hanya membuka akses masuk untuk warga dari sebelas negara. Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Tahun lalu, Indonesia juga tidak memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi.

Yaqut menyatakan calon haji yang sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan diprioritaskan untuk keberangkatan tahun depan. Calon haji juga bisa menarik kembali duit yang telah disetorkan. Yaqut menyatakan uang jemaah haji tetap aman.

Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto mengatakan pembatalan keberangkatan haji telah dibahas dengan pemerintah. Ia meminta pemerintah melobi Arab Saudi agar mengizinkan jemaah Indonesia melakukan umrah. “Kalau untuk ibadah haji tidak bisa, mungkin kita bisa beri kesempatan pada umat muslim untuk melaksanakan umrah pada masa yang akan datang,” kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Bin Abid Althaqafi, membantah jika negaranya disebut melarang masuk calon haji asal Indonesia. Essam menyatakan otoritas haji di negaranya belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. “Baik untuk jemaah haji Indonesia maupun jemaah lain dari seluruh dunia,” tuturnya.

Dua Opsi Calon Haji

UNTUK kedua kalinya, calon haji asal Indonesia tidak bisa pergi ke Tanah Suci akibat pandemi virus corona. Mereka memiliki dua opsi, menunda keberangkatan atau menarik setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Opsi calon haji:

1. Menunda keberangkatan.
2. Menarik setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Tujuh tahap penarikan

• Permintaan secara tertulis kepada kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.
• Verifikasi di kantor Kementerian Agama.
• Pengiriman data permohonan ke Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.
• Konfirmasi pembatalan.
• Direktur Pelayanan Haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan ke Badan Pengelola Keuangan Haji.
• Transfer dana pengembalian ke rekening calon haji.
• Calon haji menerima pengembalian setoran.

Peraturan Kementerian Komunikasi Ancam Kebebasan Berekspresi 

Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di, Jakarta, November 2019. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

PARA pegiat hak kebebasan berekspresi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mencabut aturan tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Aturan menteri itu mengizinkan pemerintah memutus akses media massa atas pemberitaannya.

Peneliti dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, Nenden Sekar Arum, mencontohkan pemerintah melarang konten yang mengandung informasi dan dokumen yang melanggar undang-undang atau meresahkan masyarakat. “Aturan ini melampaui Undang-Undang Pers,” ucap Nenden, Kamis, 3 Juni lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djafar menilai aturan itu menunjukkan upaya negara mengontrol dan memantau penduduk serta berpotensi melanggar hak privasi. Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan mengklaim aturan itu bertujuan melindungi keamanan digital warga negara.

Satu Keluarga Tewas di Illaga

Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka di Paniai, Papua Barat, Agustus 2012. Dok TEMPO/Jerry Omona