Jika Ini Bukan Kudeta

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

HARI itu, di pagi yang panas 17 Oktober 1952, Bung Karno menantang sejumlah elite tentara. Ratusan demonstran yang berikat kepala merah dan baru saja menggeruduk serta mengobrak-abrik interior gedung parlemen sekarang berdiri di depan Istana. Dikerahkan tentara, mereka mengatakan DPR sudah menjadi Dewan Penipu Rakyat dan harus dibubarkan.

Di Lapangan Merdeka, beberapa moncong meriam sengaja diarahkan ke Istana, kediaman resmi Presiden Sukarno waktu itu. Menghadapi tentara yang merasa parlemen telah terlalu jauh ikut campur dalam urusan internalnya itu, Bung Karno tampil sebagai demokrat tulen. Ia menolak membubarkan parlemen. Sebagai negara demokrasi, kita membutuhkan parlemen, katanya. “Aku tidak mau jadi diktator. Bukankah kamu tidak pula menghendaki aku menjadi diktator?”

Letih dengan pertikaian antarpartai yang tak berkesudahan, jatuh-bangun kabinet oleh mosi wakil-wakil partai, ditambah posisi presiden yang tidak begitu berarti di era Demokrasi Parlementer, enam tahun berselang Bung Karno berubah pikiran. Dalam buku kecilnya yang bersampul sederhana, Ini Bukan Kudeta, Salim Haji Said melihat bahwa Bung Karno sendiri yang kemudian “mengundang” militer masuk ke dunia politik.

Mendengarkan pidato Jenderal A.H. Nasution, “Jalan Tengah”, yang meminta pemerintah membuka jalan bagi eksponen tentara, Bung Karno menyambut hangat. Demi membatasi partai-partai politik, melalui doktrin kekaryaan yang diciptakannya, Bung Karno akhirnya membuat militer menjadi kekuatan politik legal dan menempatkannya ke dalam tubuh Golongan Karya.

Ya, di mata Salim Haji Said, bukan konflik sipil-militer yang mengundang intervensi, melainkan pertikaian di antara kelompok sipil itu sendiri yang mendorong tentara masuk ke gelanggang politik. Dalam istilah lain, ketidakmampuan kalangan sipil untuk mengatasi—mengelola— perpecahan di antara mereka itulah yang kemudian melahirkan dwifungsi. Dan buku ini menegaskan masyarakat yang terpecah-belah atau fragmented society sebagai kondisi yang membuka peluang intervensi.

“Seandainya Masyumi dan PNI bisa bekerja sama, sebenarnya tidak perlu ada dwifungsi,” kata Jenderal T.B. Simatupang mengeluh dalam sebuah wawancara pada 1984. PNI dan Masyumi adalah dua partai besar yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum 1955.

Dan memang benar, tampaknya apa yang disampaikan salah satu jenderal pendiri militer Indonesia yang menganggap serius supremasi sipil dalam hubungan sipil-militer ini merupakan esensi buku Ini Bukan Kudeta. Meninjau pengalaman intervensi dan dominasi militer dalam politik Indonesia sebelum 1998, berikut kegagalan eksperimen demokrasi di Mesir dan Thailand sampai detik ini, ahli politik militer ini akhirnya sampai pada kesimpulan di atas: masyarakat yang terpecah-belah, yang diliputi rasa saling curiga dan kurang percaya diri, itulah yang merupakan penyebab utama tertarik—atau ditariknya—kaum militer ke kancah politik.

Terus terang saja, membaca buku setebal 159 halaman ini seperti menyaksikan bayangan cermin yang paling kontemporer negeri yang—untuk sementara waktu—terfragmentasi oleh pemilihan presiden ini. Diakui atau tidak, bahkan sampai saat ini, ketika reformasi yang mengakhiri dwifungsi berlangsung dua dasawarsa lebih, penyakit “berebut tentara” masih menjangkiti para politikus dan masyarakat sipil. Ihwal bagaimana Indonesia harus menghadapi kemungkinan kembalinya dwifungsi, Salim Haji Said menyodorkan kasus-kasus keberhasilan dan kegagalan demokratisasi di Thailand, Mesir, serta Korea Selatan sebagai pelajaran.

Dengan rinci dan analisis yang mencerahkan, Salim Haji Said melihat perpecahan tajam “golongan merah” pendukung bekas perdana menteri Thaksin Shinawatra dan “golongan kuning” yang lebih banyak berisi kelas menengah perkotaan telah memancing para tentara melancarkan kudeta. Sedangkan di Mesir, Jenderal Abdul Fattah al-Sisi mengakhiri pemerintah terpilih Mohammad Morsi lantaran agresivitas presiden kelompok Al-Ikhwan al-Muslimun itu melancarkan agenda yang menimbulkan banyak konflik dengan kelompok lain.

Sementara di dua negara itu demokratisasi terhenti karena kudeta militer, apa yang terjadi di Korea Selatan sebaliknya. Mungkin kita dapat mengambil banyak pelajaran dari keberhasilan Korea Selatan mengusung demokratisasi dan supremasi sipil. Terutama tekanan dari masyarakat sipil yang berlangsung terus-menerus.