Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Hun Sen telah membuat instrumen kontrol internet ala Great Firewall milik Cina untuk mengawasi lalu lintas internet Kamboja, yang dikhawatirkan oleh kelompok HAM untuk menekan politikus oposisi dan masyarakat sipil yang menentangnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kelompok hak asasi manusia mengecam Gerbang Internet Nasional Kamboja yang diberlakukan pekan ini karena bisa digunakan untuk menekan lawan politik dan aktivis Kamboja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Perdana Menteri Hun Sen melakukan serangan berbahaya terhadap kebebasan internet dan e-commerce di Kamboja dengan memperluas kendali pemerintah atas internet negara," kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch di Asia, pada Kamis, dikutip dari Reuters, 19 Februari 2021.
"Gerbang Internet Nasional Kamboja adalah alat yang hilang di kotak alat pemerintah untuk penindasan online," ujar Phil.
Emerlynne Gil, wakil direktur regional untuk penelitian Amnesty International, menyebut gerbang internet baru itu adalah malapetaka bagi hak asasi manusia.
"Dalam konteks meningkatnya tindakan keras terhadap para pembela hak asasi manusia, pengadilan massal terhadap pendukung oposisi, dan meningkatnya jumlah penjara hati nurani - perkembangan ini sangat mengkhawatirkan," kata Gil.
Seseorang menggunakan smartphone untuk melihat halaman Facebook Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, saat sarapan di sebuah restoran di pusat kota Phnom Penh, Kamboja 7 Oktober 2015. [REUTERS / Samrang Pring]
Gerbang Internet Nasional Kamboja tercipta lewat dekrit 11 halaman yang diumumkan pada hari Rabu, yang mengharuskan penyedia layanan internet untuk mengubah rute layanan mereka melalui Gerbang Internet Nasional dalam 12 bulan ke depan, sebelum Februari 2022.
Gerbang Internet Nasional Kamboja tersebut mirip dengan seperti yang diterapkan di Cina, sekutu ekonomi penting bagi Kamboja, di mana hubungannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa memburuk akhir-akhir ini.
Gerbang internet ini mengharuskan penyedia layanan untuk membuat pengguna melengkapi formulir online dengan identitas mereka.
Jika penyedia layanan internet tidak menghubungkan jaringannya ke gateway, izin operasi mereka akan ditangguhkan dan rekening bank dibekukan.
Juru bicara pemerintah Phay Siphan pada Rabu mengatakan keputusan itu diperlukan karena tidak ada regulasi untuk menertibkan internet di Kamboja. Pemerintah juga mengatakan gerbang internet Kamboja sama halnya dengan peraturan di Amerika Serikat dan Inggris.
Gerbang Internet Nasional Kamboja dibuat ketika pemerintah Hun Sen menghadapi kritik internasional atas tindakan keras terhadap masyarakat sipil dan oposisi politik. Hun Sen telah memonopoli kekuasaan Kamboja untuk partainya dan mengancam hukum penjara pesaingnya.
REUTERS
Foto 
