Kecerdasan Buatan, Peluang atau Ancaman bagi Media

Saat ini AI Overviews baru diuji coba pada pengguna di Amerika Serikat yang cukup usia untuk menggunakan akun Google serta pada pengguna di Indonesia, Inggris Raya, India, Meksiko, Brasil, dan Jepang yang berusia minimal 18 tahun.  

Alih-alih bisa mendatangkan efisiensi pada pekerjaan jurnalistik, AI Overviews justru berpotensi mengancam pemasukan media penerbit, terutama perusahaan media yang masih menggantungkan pemasukan dari jumlah tayangan pada laman (pageviews) dan pemasukan dari program iklan Google (adsense).

Ketua Komisi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto dalam seminar di Bandung, Jawa Barat, 26 September 2024, memprediksi, jika AI Overviews sudah beroperasi penuh, media di Indonesia yang berbasis pageviews bakal kehilangan pendapatannya sebesar 40-90 persen.

Meskipun AI Overviews bisa memberikan tautan yang merujuk pada media asal, bukan tidak mungkin pengguna Google tidak meneruskan membaca informasi yang utuh di media yang memproduksi konten tersebut. Hal ini bisa saja terjadi jika pengguna sudah merasa cukup mendapat informasi dari rangkuman yang diberikan oleh Google.

Ini merupakan pukulan telak kesekian kalinya bagi media massa arus utama. Pada dua dekade sebelumnya, perkembangan media sosial membuat para pembaca memilih mendapatkan informasi dari media sosial ketimbang dari situs web media arus utama. 

Sebelum Google merilis AI Overview pada November 2023, perusahaan teknologi Google merilis sebuah alat kecerdasan buatan yang diberi nama Genesis. Alat yang dirancang untuk menandingi ChatGPT ini dapat membuat artikel berita dari data mentah berupa perkembangan peristiwa terkini. Google menawarkan teknologi ini kepada perusahaan media sebagai alat untuk membantu jurnalis memproduksi berita. Namun, bagi media penerbit, hal ini justru bisa menjadi cara untuk menggantikan peran jurnalis.

Dalam wawancaranya dengan majalah Time untuk edisi khusus “Artificial Intelligence”, pengusaha media asal Amerika Serikat sekaligus pendiri Fox Media Company, Barry Diller, menyatakan ingin bekerja sama dengan para pengusaha media lain dalam bernegosiasi dengan perusahaan teknologi mengenai penggunaan konten mereka.

Menurut Barry, model kecerdasan buatan yang dapat mengenali dan menghasilkan teks alias large language model (LLM), yang dikembangkan perusahaan teknologi, bisa mengambil konten dari media penerbit serta mengolahnya untuk kepentingan pengguna perusahaan tersebut. Diller ingin mendapatkan kesepakatan struktur pembayaran dari perusahaan teknologi karena mereka telah mengambil konten berita yang diproduksi oleh perusahaan media penerbit.

Pertanggungjawaban Platform Digital

Pada 20 Februari 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang lebih dikenal dengan Perpres Publishers Rights. Regulasi ini mewajibkan platform digital memberi nilai ekonomi pada konten berita yang diambil dari media lokal dan nasional di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari perpres ini, Dewan Pers membentuk Komite Publisher Rights yang beranggotakan 11 orang dari unsur Dewan Pers, pakar, dan pemerintah. Komite yang diumumkan pada Agustus 2024 ini akan bertugas mengawasi komersialisasi berita di kalangan perusahaan platform digital, menyelesaikan sengketa media dengan perusahaan platform digital, mengawasi penyebaran berita, dan mengawasi dinamika perkembangan peraturan.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto, perusahaan platform digital Google dan Meta sempat menyampaikan harapan agar mereka tidak termasuk pihak yang akan dikenai ketentuan untuk memberikan bagi hasil kepada media penerbit di Indonesia. Alasannya, kedua perusahaan tersebut mengaku sudah menjalin kerja sama bisnis dengan sejumlah perusahaan pers di Indonesia, yang juga bertujuan untuk mendukung jurnalisme berkualitas. 

Namun benarkah kerja sama bisnis dan skema kompensasi tersebut sudah adil serta merata? Kini bola panas ada pada Komite Publisher Rights yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah Perpres. 

Aturan publisher rights ini bertujuan mencapai sinergi yang saling menguntungkan antara perusahaan pers dan platform digital global. Perusahaan pers pun diharapkan dapat terus memproduksi konten jurnalisme berkualitas yang nantinya bisa didistribusikan di platform digital. Sebagai bentuk penghargaan, perusahaan pers juga bisa mendapatkan pemasukan sebagai publisher di platform digital tersebut.