Meluruskan Arah Pembangunan Perikanan

Tantangan ketiga adalah mandeknya regenerasi perikanan. Sebagian besar motif menjadi nelayan adalah tidak adanya profesi lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Potensi nelayan berpendidikan di kalangan generasi muda makin terbatas. Kalau saat ini diklaim banyak startup muda yang bergerak di bidang perikanan, sebagian besar dari mereka bermain di wilayah perdagangan. Sangat sedikit yang mau terjun ke proses produksi, terutama penangkapan ikan.

Kebijakan yang gonjang-ganjing dari skema usaha, dukungan perlindungan aset, tekanan capaian PNBP yang dibayar di muka, dan harga BBM yang terus meningkat telah mendorong sektor perikanan menuju jurang kematian generasi. Generasi muda tidak melihat sesuatu yang menarik dilakukan di sektor perikanan dan tetap menganggap perikanan sebagai sektor yang tidak mampu memberi harapan yang lebih baik.

Dengan demikian, kita perlu meluruskan kembali kebijakan pembangunan perikanan. Pertama, mengubah pola pikir (mindset) rencana pembangunan perikanan. Kedua, mengevaluasi kebijakan, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga kebijakan turunan. Ketiga, mendorong kerja sama institusi yang lebih baik dengan skema kolaborasi institusi. Keempat, meletakkan kebijakan pada basis data yang valid dan dapat diandalkan.

Pola pikir pembangunan perikanan dengan konsep memanen sepanjang tahun harus dibarengi dengan pemahaman mengenai dinamika stok. Setiap ikan memiliki ketangguhan (resilience) berbeda terhadap tekanan penangkapan. Pola pikir terhadap akses penangkapan juga perlu diluruskan agar kemudian tidak menyebabkan nelayan terkotak-kotak. Pola pikir kewenangan daerah, yang diturunkan menjadi kluster daerah, turut mematikan tempat pendaratan ikan karena akses yang mulai terbatas. Kecerdasan ilmiah dan institusi perlu dibangun agar perikanan dapat dikelola dengan tepat.

Evaluasi kebijakan menjadi sangat mendesak dilakukan, tapi harus berbasis peta jalan pembangunan perikanan. Banyak kebijakan dibuat, tapi seperti "hujan lebat", yang sering keluar dari peta jalan menurut Undang-Undang Perikanan. Beberapa kebijakan soal garam, misalnya, tidak berbasis pasokan dan permintaan sehingga menggerus upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Neraca garam haruslah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum Kementerian Perdagangan menandatangani kuota impor.

Begitu juga PNB sektor perikanan dari skema pungutan harus berbasis data yang valid sesuai dengan situasi lokal. Sering kali harga ikan berbeda antarlokasi sehingga nilai pendapatan nelayan juga berbeda, yang seharusnya diikuti skenario pungutan yang sesuai. Penetapan satu angka setiap lokasi dapat bermasalah pada daerah yang jauh dari pasar perikanan. Peningkatan harga patokan bahkan bisa berdampak buruk pada penurunan laju konsumsi ikan nasional.

Selain itu, kebijakan dalam perlindungan usaha, dari harga BBM yang terjangkau, kesehatan ikan, hingga kesehatan dan perlindungan nelayan, harus dicermati kembali dengan baik. Jangan sampai kemudian aset-aset usaha perikanan tidak bisa dijamin pemerintah karena risiko yang tinggi. Ironis memang ketika risiko tinggi menjadi tanggung jawab nelayan, tapi pemerintah mematok pungutan yang besar tanpa ada yang kembali untuk perlindungan tersebut.

Agar usaha perikanan berjalan baik, kolaborasi institusi harus lebih nyata. Ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan kehilangan lembaga riset, kemitraan dengan kampus harus menjadi prioritas. Kini peta jalan riset perikanan untuk kebijakan makin kabur, selain peneliti bergerak sendiri-sendiri untuk menyelamatkan kepakaran masing-masing, yang ruang integrasinya masih terasa gelap. Dengan memanfaatkan kerja sama dengan kampus, ruang pengelolaan pada 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) bisa diintegrasikan dengan kampus-kampus pada WPP tersebut. Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP harus bertransformasi menjadi frontier knowledge dan berinovasi pada level WPP. Perubahan pola pikir ini diperlukan agar perikanan dan kebijakan tetap berbasis ruang serta partisipasi masyarakat.

Hal lain adalah meletakkan kembali pembangunan perikanan sesuai dengan data yang benar, valid, dan presisi. Di awal berdirinya Kementerian Kelautan, kita menggunakan data statistik yang publikasinya tertunda dua tahunan dan hanya menjadi pajangan arsip tanpa bisa digunakan untuk pengelolaan, terutama mitigasi risiko yang sifatnya perlu evaluasi cepat. Beberapa langkah yang sudah ditempuh, seperti e-logbook (catatan elektronik nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan) dan satu data (integrasi data Kementerian), harus sudah menjadi dasar aktivitas perikanan secara realtime. Adapun estimasi pertumbuhan biomassa berbasis ekosistem sudah bisa dilakukan berdasarkan survei elektronik yang lebih terjangkau. Dengan data yang lebih aktual, tindakan pengelolaan dapat diambil cepat apabila status stok ikan membaik atau memburuk. Iming-iming data statistik sudah harus diakhiri kalau mau investasi membaik.

Melalui langkah-langkah di atas, pembangunan perikanan dan kelautan diharapkan dapat lebih presisi dan atraktif bagi generasi muda serta pelaku usaha. Jangan sampai kemudian laut kita hanya dipenuhi oleh investor asing, dan nelayan kita jadi jongos di era ekonomi biru.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan Anda ke e-mail: pendapat@tempo.co.id disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.