Birokrat Perempuan dan Pertumbuhan Ekonomi

PRESIDEN Prabowo Subianto melantik 104 politikus, pengusaha, dan teknokrat sebagai menteri, wakil menteri, serta kepala badan pengisi Kabinet Merah Putih. Dari sederet nama itu, terdapat 14 perempuan yang dipilih. Lima di antaranya, yakni Sri Mulyani Indrawati, Arifatul Choiri Fauzi, Widiyanti Putri, Meutya Hafid, dan Rini Widyantini, dilantik menjadi menteri. Sisanya, sembilan perempuan, menjadi wakil menteri.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari representasi ideal perempuan di kabinet versi entitas gender Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Women. Organisasi itu, pada 2024, menyatakan secara global hanya ada 23,3 persen perempuan yang menjabat anggota kabinet di banyak negara. Di negara berpendapatan tinggi, keterwakilan perempuan dalam kabinet dan pemerintahan menjadi isu krusial. Keberhasilan strategi pemberdayaan perempuan berpengaruh dalam upaya melepaskan negara dalam perangkap pendapatan menengah. 

Pendapatan suatu negara berkaitan erat dengan kesetaraan perempuan. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkatkan geliat perekonomian yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Capaian tersebut didapat melalui berbagai kebijakan yang menitikberatkan perempuan sebagai motor penggerak perekonomian.

Sementara itu, di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik pada 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah, hanya sebesar 54,52 persen. Sementara itu, partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 84,26 persen. Ini berarti, hanya sekitar setengah dari perempuan usia kerja yang secara aktif bekerja. Dampaknya, negara kehilangan 20 persen potensi tambahan produktivitas. 

Menurut kajian McKinsey pada 2018, peningkatan kontribusi dan kualitas pekerjaan perempuan dapat berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) negara sebesar 9 persen. Kontribusi perempuan terhadap perekonomian juga terlihat dari data yang menyebutkan 64,5 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah perempuan, dengan UMKM menyokong 61 persen PDB nasional dan kontribusi ekspor sebesar 15,7 persen. 

Secara lebih mikro, perempuan juga menyumbang 37,09 persen pendapatan keluarga yang dapat meningkatkan konsumsi nasional dan menstimulasi kegiatan ekonomi. Pada ranah birokrasi, perempuan juga mendominasi posisi aparatur sipil negara di berbagai instansi pemerintah.

Melihat begitu strategisnya peran perempuan dalam mendukung perekonomian negara, kehadiran sosok birokrat yang memahami peran dan perspektif perempuan menjadi sangat diperlukan. Terlebih, berdasarkan studi, keterlibatan perempuan dalam suatu kabinet dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara (Mirziyoyeva, 2023). 

Indonesia dapat berkaca pada sebagian negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang memberikan kuota 30 persen menteri untuk perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam politik secara langsung akan berdampak pada pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih mengakomodasi peran perempuan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Birokrat perempuan sering kali dapat memberikan sudut pandang regulasi yang memprioritaskan partisipasi perempuan, mempromosikan kesetaraan, dan mengurangi penghalang untuk produktivitas mereka.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, empat menteri perempuan berhasil memoles program instansi yang berbasis gender. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengimplementasikan budget tagging atau penandaan anggaran untuk perempuan. Kebijakan ini bertujuan memastikan anggaran instansi dipergunakan untuk pengarusutamaan gender. 

Lalu ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendorong jumlah diplomat perempuan. Langkah tersebut meningkatkan potensi kesetaraan kesejahteraan di lingkup internal Kementerian Luar Negeri sekaligus membuka kesempatan diplomasi yang lebih setara. Siti Nurbaya sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara aktif menyuarakan pentingnya peran pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan fokus pembangunan. 

Hal lain yang perlu kita apresiasi adalah kementerian-kementerian yang mereka pimpin menyediakan fasilitas penitipan anak atau daycare di area kerja. Fasilitas ini menjembatani kebutuhan ibu bekerja untuk lebih produktif melalui kemudahan opsi pengasuhan buah hati. Selain itu, pembukaan daycare dapat menyerap tenaga kerja tambahan. Hal ini menandakan bagaimana perspektif pimpinan berpengaruh besar pada kebijakan dalam organisasinya.

Sementara itu, secara tidak langsung, kepemimpinan perempuan juga berkorelasi positif dengan penambahan investasi luar negeri. Sentimen baik dari investor asing pada kualitas pemerintahan yang responsif gender menjadi kunci stimulus pertumbuhan ekonomi. Partisipasi perempuan pada posisi menteri diasosiasikan dengan rendahnya korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurut Amstrong dkk (2022), perempuan dianggap lebih berintegritas dalam posisinya di jabatan tinggi. Manajemen organisasi oleh perempuan menitikberatkan transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pemantauan yang lebih ketat oleh perempuan tidak lepas dari riwayat korupsi yang lebih menyengsarakan kaum ibu. Selain itu, minimnya patronasi oleh perempuan menyumbang rendahnya risiko korupsi.

Pola pikir investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak bangsa membantu pengalokasian dana lebih sesuai dengan peruntukannya. Hasilnya, pelayanan publik dapat lebih berkualitas. Dalam jangka panjang dan berkelanjutan, partisipasi politik perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Baskaran dkk, 2024).

Minimnya representasi perempuan dalam kabinet berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Kurangnya perhatian terhadap kebijakan berbasis gender juga bakal berdampak luas pada tingkat partisipasi ekonomi. Terbatasnya pengarusutamaan gender menyebabkan perempuan kesulitan mendapatkan akses keterampilan, lapangan pekerjaan, dan keuangan tanpa mengurangi peran pengasuhan anak. Adapun faktor patronasi yang lebih identik dengan laki-laki juga cenderung meningkat dan melipatgandakan kemungkinan korupsi. Walhasil, negara bisa saja kehilangan berbagai kepercayaan publik dan ditinggalkan investor.

Kendati demikian, peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian tidak hanya bisa bergantung pada keterwakilan perempuan di birokrasi. Para birokrat perempuan juga harus menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam bidang kerjanya. Karena itu, pemilihan lima menteri perempuan pada sektor keuangan, pariwisata, pemberdayaan aparatur dan reformasi birokrasi, komunikasi-digital, serta pemberdayaan anak dan perempuan memiliki potensi strategis untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan penghasilan menengah. 

Kerja tim menjadi kunci kesuksesan para pemimpin perempuan yang telah dipilih untuk mengangkat partisipasi perempuan dalam ekonomi. Meskipun jumlah perempuan dalam Kabinet Merah Putih masih rendah, portofolio para menteri perempuan ini cukup memperlihatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk bersinergi. Gebrakan para menteri perempuan ini untuk mengangkat kesetaraan partisipasi ekonomi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang perlu diawasi bersama.