Kala Pendidikan Jadi Komoditas Bisnis Pinjaman

Sementara itu, pinjaman swasta disalurkan oleh institusi perbankan. Beberapa bank di Indonesia menyediakan pinjaman pendidikan melalui skema kredit serbaguna atau kredit pendidikan.

Namun perlu diingat bahwa skema pinjaman muncul karena tren kebijakan neoliberal. Kebijakan berorientasi pasar ini mengecilkan peran pemerintah karena memperlakukan pendidikan sebagai barang dagangan yang tunduk pada hubungan pembeli dan penjual. Akibatnya, pendidikan tinggi dianggap sebagai komoditas dan masyarakat harus mengikuti skema pasar. 

Tentunya ini mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam mengakses pendidikan tinggi. Meski demikian, sebuah penelitian di Inggris menunjukkan bagaimana para mahasiswa ini terpaksa melanjutkan pendidikan mereka dengan berutang karena tekanan persaingan di pasar kerja.

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. TEMPO/Prima Mulia

Lingkaran setan pinjaman pendidikan

Pinjaman pendidikan, yang seharusnya menjadi solusi bagi inklusivitas pendidikan tinggi, nyatanya justru menjadi masalah baru. Riset yang dilakukan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2008 menunjukkan adanya korelasi positif antara pinjaman pendidikan dan iuran kuliah. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pinjaman pendidikan sebenarnya turut mengkomodifikasi pendidikan tinggi. Naiknya iuran kuliah juga memicu penurunan minat siswa mendaftar ke perguruan tinggi.

Sementara itu, mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah terpaksa memilih jurusan kuliah yang lebih terjangkau, kurang berisiko, dan memastikan lulus tepat waktu karena keterbatasan finansial. Imbasnya, mereka sulit menemukan pekerjaan yang sesuai sehingga kesulitan dalam membayar pinjaman pendidikan. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada 2019 juga menunjukkan mayoritas mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar pinjaman pendidikan berasal dari keluarga berpendapatan rendah.

Pinjol: alternatif atau masalah baru?

Pinjaman pendidikan swasta memiliki proses kredit yang kompleks, tidak jauh berbeda dari proses permintaan kredit bank lainnya. Apalagi sektor keuangan di Indonesia belum cukup merangkul masyarakat, dengan hanya 40,3 persen penduduk Indonesia yang memiliki rekening di bank pada 2021. Akibatnya, pinjaman pendidikan swasta tidak begitu populer di Indonesia.

Penyedia jasa pinjaman online (pinjol) dengan konsep pay later menangkap peluang ini dan menyederhanakan proses kredit yang kompleks tersebut. Mereka menawarkan akses tanpa jaminan aset.

Salah satu pinjol pinjaman pendidikan di Indonesia, misalnya, mengklaim telah memberikan total pinjaman sebesar Rp 365 miliar kepada hampir 27 ribu pengguna sejak 2021. Hal ini mencerminkan adopsi yang signifikan oleh masyarakat.

Namun pinjol turut menambah keruwetan isu inklusivitas pendidikan tinggi. Selain menunjukkan isu aksesibilitas pinjaman pendidikan meningkatkan iuran kuliah, penelitian di AS menemukan mahasiswa yang mengandalkan pinjol cenderung terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. Biaya dan suku bunga yang relatif tinggi membuat mereka susah melunasinya. 

Ilustrasi mahasiswa berada di area kampus. TEMPO/Gunawan Wicaksono

Hal itu akan berpengaruh ke masa depan para pelajar ini. Keterlambatan atau gagal bayar menorehkan catatan negatif dalam riwayat skor kredit mereka. Catatan negatif ini dapat menjadi hambatan besar dalam mendapatkan kredit atau pembiayaan di masa depan, seperti kesempatan untuk membeli rumah atau kendaraan, atau bahkan mendapatkan pekerjaan karena beberapa perusahaan mungkin saja memeriksa skor kredit pelamar.

Keinginan besar untuk kuliah bisa saja membuat mereka enggan membedakan antara pinjol legal dan ilegal. Hal ini bisa membuat mahasiswa terpapar pinjol ilegal dan ikut andil dalam meningkatkan peredaran pinjol tersebut.

Selain itu, moral hazard—yakni seseorang melakukan tindakan merugikan karena tidak menanggung sendiri konsekuensi langsungnya—setelah mendapatkan pinjaman menjadi permasalahan. Studi yang dilakukan di AS pada 2020 menunjukkan kecenderungan mahasiswa yang menerima pinjaman pendidikan justru menggunakannya untuk hal konsumtif lainnya.

Jika bukan pinjaman pendidikan, lalu apa?

Inovasi dalam mencari sumber keuangan selalu diserukan untuk menjadi alternatif. Padahal hal ini tidak tepat. Sebagai contoh, Harvard University, AS, memperoleh 22 persen pendapatannya dari iuran kuliah, 45 persen dari dana abadi, dan 11 persen dari investasi. Meski memiliki beragam sumber pendapatan, iuran kuliah di Harvard tetap menjadi yang paling mahal di dunia.

Sebaliknya, di Inggris, iuran kuliah diatur oleh pemerintah dengan kebijakan ambang batas (£ 9.250 atau sekitar Rp 184,58 juta per tahun), yang lebih terjangkau untuk warga Inggris. 

Namun hal tersebut membuat universitas di Inggris bergantung pada mahasiswa internasional, yang umumnya membayar iuran kuliah berlipat ganda dibanding warga Inggris. University of Manchester, misalnya, berhasil mendiversifikasi sumber pendapatannya melalui riset, dana abadi, dan investasi, tapi masih menghadapi kesulitan keuangan.

Di Indonesia, beberapa universitas melakukan skema urun dana (crowdfunding) dengan model sumbangan mahasiswa. Pendekatan ini juga tidak berhasil menahan laju peningkatan biaya kuliah. Teori elastisitas permintaan dalam ilmu ekonomi menjelaskan bahwa ketika perubahan harga memiliki dampak yang relatif kecil pada jumlah orang yang bersedia membayar, donatur atau sumbangan mahasiswa tetap ada meskipun biaya kuliah meningkat.

Seharusnya pemerintah proaktif mengimplementasikan kebijakan agar pendidikan tinggi menjadi barang publik. Misalnya pemerintah dapat memberikan subsidi atau menggratiskan kuliah seperti yang kita lihat di Swedia dan Norwegia. Bisa juga memberlakukan insentif potongan pajak, seperti di Malaysia dan Singapura. Dengan berbagai kebijakan seperti ini, harapannya, mahasiswa dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa harus terlilit utang.

Artikel ini ditulis oleh Rayenda Khresna Brahmana, pengajar di Sekolah Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi, Coventry University, Inggris. Terbit pertama kali di The Conversation.