Siapa Pemohon Uji Materi Perpanjangan Usia Pensiun TNI

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Dari semua penggugat uji materi usia pensiun TNI, hanya dua yang berlatar belakang militer.
MK tetap memproses gugatan meski legal standing penggugat hanya sebagai pembayar pajak.
Sebagian pemohon direkrut oleh tim pengacara.

TAWARAN itu datang pada pertengahan 2021. Jerry Indrawan, ketika itu masih berstatus dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, bertemu dengan dua pengacara, Iqbal Tawakkal Pasaribu dan Kurniawan. Mereka membahas rencana uji materi usia pensiun TNI atau Tentara Nasional Indonesia. “Saya diminta jadi pihak pemohon,” ujar Jerry kepada Tempo, Rabu, 16 Februari lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Iqbal yang menyampaikan tawaran itu. Jerry dilamar karena berlatar belakang akademikus serta menguasai topik pertahanan negara dan TNI. Jerry mengaku langsung menerima pinangan tersebut. Ia juga merekomendasikan nama salah seorang mahasiswanya, Bayu Widiyanto, ikut menjadi penggugat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Beberapa bulan kemudian, mereka mengajukan berkas permohonan uji materi Pasal 53 dan 71 huruf a yang mengatur masa aktif prajurit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Usia pensiun TNI adalah 53 tahun bagi bintara dan tamtama serta 58 tahun bagi perwira.

Para penggugat ingin usia pensiun personel TNI disamakan dengan personel kepolisian, yakni 58 tahun dan 60 tahun bagi yang memiliki kecakapan khusus. Sidang pendahuluan sudah digelar pada 30 November 2021. (Baca: Asal-Usul Rumah Ryamizard Ryacudu dan Teddy Lhaksmana di Perumahan TNI AD di Cijantung)

Jerry dan lima orang lain tercatat sebagai pihak pemohon. Mereka adalah Hardiansyah, Ismail Irwan Marzuki, Bayu Widiyanto, Euis Kurniasih, dan Musono. Selain Bayu, Jerry tak mengenal empat penggugat lain. Ia juga tak pernah bertemu dengan mereka.

Setelah tak menjadi dosen pada awal 2022, Jerry tak mengikuti lagi perkembangan persidangan uji materi UU TNI. Ia kini bekerja sebagai konsultan perusahaan swasta sektor minyak dan gas. “Dari sisi penghasilan lebih menjanjikan ketimbang dosen,” ucapnya, lalu tersenyum.

Karier Jerry dimulai saat ia menjadi anggota staf magang di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Ia jebolan magister Universitas Pertahanan. Saat menjadi dosen, ia rajin meneliti. Google Scholar mencatat Jerry memiliki 74 karya ilmiah. Sebagian di antaranya mengulas isu resolusi konflik, terorisme, dan studi pertahanan.

Jerry enggan mengungkit soal materi gugatan lantaran tak lagi berstatus sebagai dosen. Ia menyerahkan semua penjelasan kepada tim kuasa hukum.

Para penggugat menunjuk Iqbal Tawakkal, Kurniawan, dan Ade Yan Yan sebagai kuasa hukum yang tergabung dalam ITP & Associate Law Office. Mereka memiliki kantor virtual di Graha Mampang, Jakarta Selatan, dengan biaya sewa sekitar Rp 1,5 juta sebulan. Seorang resepsionis Graha Mampang mengatakan ada ratusan perusahaan lain beralamat di situ.

Iqbal Tawakkal bukan nama baru dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia pernah menggugat campur tangan pemerintah dalam proses pengesahan partai politik. Iqbal juga menjadi kuasa hukum Jusuf Kalla saat uji materi masa jabatan wakil presiden. Anggota tim kuasa hukum lain, Ade Yan Yan, pernah bergabung dalam tim pengacara Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk meladeni gugatan pemilihan presiden 2019.

Saat ditanyai perihal materi gugatan, Iqbal Tawakkal memilih tutup mulut. Ia baru mau berkomentar setelah hakim konstitusi menjatuhkan putusan. “Silakan kutip penjelasan dari berkas permohonan yang sudah kami perbaiki,” katanya.

Bayu Widiyanto ikut bungkam. “Maaf, saya berhalangan,” ucapnya. Ia kini menjadi anggota staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat sekaligus Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2018, Ishak Mekki.

Penggugat lain, Ismail Irwan Marzuki, juga enggan menjelaskan isi gugatan. “Saya lagi isolasi mandiri. Tanya pengacara saja,” ujar Ismail dari balik pagar rumahnya di kompleks Taman Permata Sari II, Kota Makassar. Ismail menggugat dengan menggunakan legal standing sebagai pembayar pajak.

Kini gugatan para pemohon memasuki tahap pengujian. Sebelumnya, hakim meminta tim kuasa hukum memperbaiki berkas gugatan yang berkaitan dengan rumusan permohonan, batu uji, serta identitas para pemohon.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menjelaskan, penerapan legal standing pembayar pajak dalam uji materi kini lebih selektif. “Hanya untuk perkara yang terkait dengan keuangan negara,” katanya.

Dari enam pemohon uji materi batas usia pensiun TNI, hanya Euis Kurniasih dan Musono yang memiliki latar belakang sebagai prajurit. Musono masuk pendidikan militer lewat Sekolah Calon Tamtama pada 1986. Ia menutup karier sebagai bintara pembina desa di Komando Daerah Militer Siliwangi. Ketika pensiun di usia 53 tahun pada 2018, ia berpangkat pembantu letnan dua.

Euis Kurniasih. Tempo/Iqbal T Lazuardi

Adapun Euis bergabung dengan TNI Angkatan Darat pada 1981. Ia mengikuti pendidikan jenjang perwira saat berpangkat kapten pada 2005. Euis menjadi guru militer golongan IV di Pusat Pendidikan Polisi Militer Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD. Euis berpangkat letnan kolonel saat purnabakti pada 2019 di usia 58 tahun.

Meski sudah pensiun, Euis masih menempati rumah dinas khusus personel polisi militer di Jalan Saptamarga, Kota Bandung, bersama suaminya. Rumah satu lantai itu hanya memiliki lebar empat meter dengan sedikit halaman.

Ada sepeda motor tipe skuter lawas terparkir di halaman. Euis mengaku sempat ditawari menempati rumah dari skema pembiayaan asuransi Asabri. “Sampai sekarang belum bisa diambil” ujarnya.

Euis mengklaim ia mendapat ilham mengajukan gugatan dari obrolan bersama personel TNI lain yang resah dengan masa depannya saat pensiun. Apakah mantan atasan memerintahkan Euis menjadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi? Ia tak mau menjawab pertanyaan itu.

Euis beralasan masa pensiun tentara terbilang singkat. Apalagi bagi seorang guru militer yang tak mengandalkan kekuatan fisik. “Sayang saja, usia yang sekarang sebenarnya masih bisa produktif,” tuturnya.

Euis mencontohkan pengalamannya sendiri. Sesekali ia diminta mengajar di Pusat Pendidikan Polisi Militer Kota Cimahi. “Sampai saat ini masih mengajar karena ada permintaan dari mantan atasan. Statusnya guru honorer,” ujarnya. Itu sebabnya, Euis meminta agar usia pensiun perwira bisa diperpanjang.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Tatang Subarna tak menjelaskan soal kedudukan Euis dan Musono dalam gugatan usia pensiun TNI. “Saya konfirmasi dulu,” katanya. Ia pun tak menjawab perihal dugaan ada komunikasi dan arahan dari TNI terhadap para pemohon untuk mengajukan uji materi Undang-Undang TNI.