Bagaimana Pemerintah Mengendalikan Gelombang Ketiga Covid-19

material-symbols:fullscreenPerbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Puncak penularan Covid-19 akibat Omicron bisa mencapai 100-150 ribu kasus per hari.
Pemerintah menyusun ulang kriteria PPKM.
Reagen untuk mendeteksi Omicron masih sulit didapat di sejumlah daerah.

DUA kali dalam satu pekan, Presiden Joko Widodo meminta publik tetap tenang menghadapi serbuan virus corona varian Omicron. Pada Jumat, 28 Januari lalu, Jokowi meminta masyarakat tak panik dan mengurangi aktivitas di tengah ancaman gelombang ketiga Covid-19.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Enam hari kemudian, atau pada Kamis, 3 Februari lalu, Jokowi mengulang pernyataannya saat berkunjung ke Kota Medan. “Saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi varian baru Covid-19,” ucap Jokowi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hari itu tercatat ada 27 ribu kasus Covid-19. Sehari kemudian, jumlah kasus positif kembali naik menjadi 32 ribu. Kenaikan angka kasus ini lebih tinggi ketika varian Delta mengepung Indonesia pada pertengahan 2021. Angka 27 ribu kasus terjadi kurang dari dua bulan sejak awal tahun ini. Sedangkan serangan Delta membutuhkan waktu enam bulan untuk mencapai angka tersebut.

Kementerian Kesehatan mencatat, hingga Kamis, 3 Februari lalu, ada 3.161 kasus varian Omicron di dalam negeri. Dari jumlah itu, 1.661 di antaranya merupakan transmisi luar negeri atau dari pelaku perjalanan luar negeri. Sebanyak 1.247 kasus merupakan transmisi lokal dan 285 sampel sisanya masih dikaji.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa puncak penularan Omicron diperkirakan terjadi pada akhir Februari. Budi mengatakan saat itu angka kasus positif bisa dua-tiga kali lipat dari puncak penularan Delta, yang pernah mencapai 57 ribu kasus per hari. “Kita mesti siap-siap, hati-hati, dan waspada,” ujarnya.

Presiden Jokowi dalam pidatonya di Medan menyatakan lonjakan jumlah kasus sudah diperkirakan dan sudah diantisipasi. Presiden juga mencontohkan, di negara lain, jumlah kasus Covid-19 meroket akibat penyebaran Omicron. “Meskipun angka kasus melonjak cukup tinggi, keterisian rumah sakit masih terkendali,” kata Jokowi.

Hari yang sama dengan pidato Jokowi, Budi Gunadi Sadikin menggelar rapat selepas magrib dengan sejumlah anak buahnya dan beberapa kepala dinas kesehatan di Ibu Kota dan sekitarnya. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang juga hadir, mengatakan agenda pertemuan membahas keterisian rumah sakit.

Antrian tes usap PCR kepada pengendara mobil di Kota Bogor, Jawa Barat, 4 Februari 2022. ANTARA/Arif Firmansyah

Menurut Pandu, dalam pertemuan itu dipaparkan data bahwa mayoritas penderita Covid-19 yang dirawat di rumah sakit adalah mereka yang tak bergejala. “Menteri Kesehatan mengingatkan agar rumah sakit tak merawat orang positif yang tak bergejala,” ujar Pandu. (Baca: Agar Tak Cenat-Cenut di Masa Pandemi)

Di DKI Jakarta, tingkat keterisian ranjang rumah sakit mencapai 60 persen pada Rabu, 2 Februari lalu. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, dari 5.111 ranjang yang tersedia, sudah 3.072 tempat tidur yang terisi. Hari itu jumlah kasus positif Covid-19 di Ibu Kota sebanyak 9.132. Pemerintah DKI berencana menyiapkan hingga 11.500 tempat tidur.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pada Jumat, 4 Februari lalu, keterisian tempat tidur 16.712 dari total 80.344 ranjang yang tersedia. “Masih di angka 16,7 persen dan tergolong aman,” tuturnya, Jumat, 4 Februari lalu. Jumlah tempat tidur itu pun bisa ditambah jika angka kasus Covid-19 makin tinggi.

Wakil Ketua Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Biwara Yuswantana, mengatakan pemerintah DIY telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk menampung pasien Covid-19. Misalnya di Hotel Mutiara di kawasan Malioboro, ada 112 ranjang yang disiapkan untuk wisatawan yang bukan penduduk Yogyakarta.

Tak hanya mempersiapkan ranjang perawatan, pemerintah juga berencana mengevaluasi penetapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jokowi sudah meminta dua anak buahnya, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menggelar evaluasi.

Penetapan level PPKM menjadi sorotan ketika varian Delta menyerbu Indonesia pada pertengahan 2021. Ketika itu, pemerintah dengan cepat menetapkan level PPKM di sejumlah daerah, bahkan menambahkan status darurat ketika jumlah kasus Covid-19 tinggi. Setelah itu, pemerintah menetapkan empat level PPKM.

Penetapan itu terkait dengan jumlah kasus positif di suatu wilayah. Daerah dengan total kasus 20 per 100 ribu penduduk dalam satu pekan berstatus level 1. Sedangkan level 2 dan 3 sebanyak 20-50 kasus dan 50-150 kasus. Adapun level 4 diberlakukan untuk daerah dengan jumlah kasus di atas 150 per 100 ribu penduduk dalam sepekan.

Dua pejabat pemerintah bercerita, pemerintah sedang membuat formula baru penetapan status PPKM. Pejabat yang kerap ikut rapat bersama Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas PPKM Jawa-Bali itu mengatakan formula tersebut tidak lagi hanya mempertimbangkan jumlah kasus. Tapi juga keterisian rumah sakit, tempat isolasi, beratnya kasus Covid, dan jumlah orang meninggal.

Epidemiolog Pandu Riono membenarkan pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah pusat ihwal perubahan penilaian PPKM sejak pekan terakhir Januari lalu. “Bobot dipindah, bukan lagi melihat kenaikan kasus yang dapat diprediksi, tapi berdasarkan ancaman terhadap layanan kesehatan,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 4 Februari lalu.

Menghadapi varian Omicron, peralatan tes di sejumlah daerah belum sepenuhnya siap. Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani Eka Putra, mengatakan reagen untuk menggelar S-gene target failure (SGTF), teknik pengujian untuk mendeteksi Omicron, masih sulit didapat.

“Padahal itu penting untuk memastikan varian Omicron atau bukan,” kata Andani. Adapun Wakil Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 DIY Biwara Yuswantana menyebutkan reagen SGTF untuk mendeteksi Omicron tersedia cukup di Balai Besar Teknik Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ataupun laboratorium Universitas Gadjah Mada.

Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani Chaniago, meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah ikut menyebabkan varian Omicron menyebar dengan cepat.

Politikus Partai NasDem itu mencontohkan, pemerintah tak ketat mengawasi lalu lintas kedatangan dari luar negeri untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga Covid-19 dari varian Omicron. Belakangan terungkap, terjadi praktik suap di sejumlah pintu masuk, seperti Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. “Pemerintah bobol di karantina bandara yang masih penuh dengan mafia,” ucapnya.