Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajaran untuk mematangkan koordinasi membangun industri kesehatan. Kepala negara menginginkan Indonesia tahan banting dari wabah besar, seperti pandemi Covid-19.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam rapat internal pada Selasa, 2 Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi menginginkan agar harga alat kesehatan dan obat-obatan tidak terlalu mahal. Pemerintah memberikan sorotan harga obat dan alat kesehatan yang tinggi tidak sesuai dengan majunya industri kesehatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa Indonesia lebih resilience kalau ada pandemi lagi,” kata Budi Gunadi usai rapat dengan Jokowi.
Menkes memberi masukan kepada Jokowi soal jalur perdagangannya yang masih kurang efisien. Dia menyoroti tata kelola Industri yang musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak masuk akal atau tidak perlu dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan.
Jokowi memberikan waktu dua pekan untuk mengkoordinasikan soal penguatan sistem kesehatan RI ini. Budi Gunadi menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan akan terlibat.
“Harus ngomong dengan menteri perindustrian yang nanti ngatur, kemudian juga kita mengusulkan ke kementerian keuangan mengenai policy-nya seperti apa,” kata Budi Gunadi soal solusi untuk mengatasi obat dan alat kesehatan mahal.
Agus Gumiwang, ditemui dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan pada Selasa, mengatakan, dia perlu mempelajari cara perbaiki industri kesehatan agar pada ujungnya nanti masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang baik, optimal, dengan harga yang baik. “Kedua peningkatan investasi di sektor kesehatan termasuk obat-obatan dan alat kesehatan, itu perlu dipercepat,” kata dia.
Sementara Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan Jokowi. Selain tata kelola industri, yang dibahas dalam rapat adalah soal pajak.
Pemerintah ingin pajak bagi industri kesehatan lebih efisien. Namun belum ada keputusan untuk merelaksasi pajak dalam pertemuan Jokowi dan menteri pagi ini. Relaksasi pajak merupakan kebijakan yang memungkinkan kewajiban perpajakan menjadi lebih longgar, seperti perpanjangan waktu dalam melakukan administrasi perpajakan dan juga penurunan tarif PPh.
“Kami ingin lebih sederhana tapi tanpa mengganggu pendapatan pemerintah karena kan cash flownya kan penting juga bagi pemerintah untuk dijaga,” kata Budi Gunadi.
Foto 
