Koalisi Besar Jokowi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Jokowi mendorong pembentukan koalisi besar untuk Pemilu 2024.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut menolak gagasan koalisi besar.
Nasib koalisi besar tetap memperhitungkan posisi PDI Perjuangan.

PRESIDEN Joko Widodo menjadi pusat perhatian dalam acara silaturahmi Ramadan di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional di Warung Buncit, Jakarta Selatan, Ahad, 2 April lalu. Lesehan bersama lima ketua umum partai politik pendukungnya, Presiden lantas merencanakan pembentukan koalisi besar.

Di sisi kiri Jokowi duduk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan; Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; dan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono. Di kanannya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Para ketua umum di kiri Jokowi tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sedangkan Gerindra dan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). "Kodenya itu ada Pak Jokowi di antara KIB dan KKIR," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Tempo, Kamis, 13 April lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, 6 April 2023. Antara/Aditya Pradana Putra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seusai salat zuhur berjemaah, para ketua umum partai dan Jokowi naik ke lantai tiga untuk melakukan pertemuan tertutup selama hampir satu jam. Selesai pertemuan, Jokowi menegaskan kecocokan para ketua umum tersebut untuk berkoalisi. "Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah kepada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai," ujar Presiden.

Dalam pertemuan tertutup dengan para ketua umum partai, Jokowi disebut-sebut berbicara tentang harapannya agar Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 bisa berjalan hanya dengan dua calon presiden. Dengan begitu, Jokowi mengklaim, biaya pemilu bisa lebih murah. Presiden juga menganggap kompetisi dua calon akan meredam gejolak di masyarakat.

Pertemuan di Warung Buncit diinisiasi oleh Presiden Jokowi sendiri. Dua narasumber yang mengetahui rencana pertemuan itu menyebutkan, awalnya pengurus PAN hanya mengundang Jokowi dan partai dari KIB. Namun, beberapa hari sebelum acara, PAN ikut mengundang Gerindra dan PKB karena permintaan Istana.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto tak menampik anggapan bahwa para tamu undangan merupakan sosok yang disetujui Jokowi. “Ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa ketua umum partai dan tentu atas restu Presiden,” ucap Yandri.

Sahibulbait sebenarnya mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun presiden kelima itu sedang berada di Tokyo, Jepang. Rencana kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditolak para ketua umum lain. “Yang diperbolehkan hanya ketua umum,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda.

Adapun Partai NasDem, yang juga merupakan pendukung pemerintah Jokowi, tidak diundang. Bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. “Mungkin yang bersangkutan punya pertimbangan lain,” tutur Ketua NasDem Willy Aditya, Ahad, 2 April lalu.

Para ketua umum pun ramai-ramai menyambut gagasan koalisi besar yang di-endorse langsung oleh Jokowi. Prabowo Subianto, misalnya, menyebut para pemimpin partai di koalisi ini sudah memiliki kesamaan frekuensi. "Ada kecocokan dan kami sudah masuk timnya Pak Jokowi semua sekarang," ucap Prabowo.

Adapun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut koalisi besar sudah kompak dan harmonis. "Nanti tentu ada diskusi lanjutan," ujar Zulkifli. Pada Sabtu, 8 April lalu, Zulkifli menyatakan bahwa koalisi besar berada dalam orkestrasi yang dipimpin oleh Jokowi.

Koalisi besar yang terdiri atas lima partai punya modal besar. Perolehan suara kelimanya pada Pemilu 2019 lebih dari 45 persen. Pun kursi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat mencapai 284 kursi, atau hampir 50 persen dari 575 anggota DPR. Dengan begitu, koalisi besar memenuhi syarat presidential threshold, yaitu 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Baca: Skenario Jokowi untuk Prabowo-Ganjar

Para politikus Gerindra membaca pembentukan koalisi besar sebagai dukungan Jokowi untuk Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo memiliki elektabilitas paling tinggi di antara bos partai lain. Sigi Lembaga Survei Indonesia pada 31 Maret-4 April 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo sebesar 30 persen, lebih tinggi dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Kurang dari sepekan seusai pertemuan di markas PAN, Prabowo menerima dua ketua umum partai nonparlemen, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang, di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Saat bertemu dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra pada Kamis, 6 April lalu, Prabowo menyebutkan rencananya maju kembali sebagai calon presiden.

“Prabowo bilang, kebangetan kalau PBB tidak dukung dia,” tutur Sekretaris Jenderal PBB yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. Adapun Prabowo seusai pertemuan itu menggambarkan kedekatannya dengan Yusril yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun.

Prabowo juga menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Sabtu, 8 April lalu. Dalam pertemuan di Kertanegara itu, menurut narasumber yang hadir, Zulkifli menyebut Pemilu 2024 adalah momentum Prabowo untuk menang. Sebab, Prabowo mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. PAN dua kali mendukung Prabowo melawan Jokowi, yaitu pada 2014 dan 2019.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pertemuan dengan partai lain belum membahas calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung koalisi besar. “Nanti lima ketua umum akan memutuskan dalam pertemuan lain,” kata Andre, yang pede koalisi besar bakal terbentuk.

Baca: Skenario Jokowi untuk Pemilu 2024

Manuver cepat juga dilancarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Perekonomian itu menerima dua partai nonparlemen, yakni Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia, di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. Baik Perindo maupun PSI sama-sama diajak membahas potensi bergabung dalam koalisi besar.

Juru bicara PSI, Cheryl Tanzil, mengatakan dalam pertemuan itu Airlangga mengajak PSI melanjutkan koalisi ke depan dengan menjadi sister party. Kerja sama ini memungkinkan PSI memanfaatkan sumber daya Golkar untuk kepentingan politik ke depan. “Misalnya nanti kader PSI bisa belajar di Golkar Institute,” kata Cheryl, Jumat, 14 April lalu.

Namun pertemuan PSI dengan Golkar tak membahas calon presiden dan wakil presiden. PSI telah menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

•••

BERTEMU dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 April lalu, Prabowo Subianto menyiapkan makanan kesukaan tamunya. Dari nasi umara, dendeng, hingga ayam suwir. “Cak Imin (panggilan Muhaimin) banyak makannya,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda, yang hadir dalam persamuhan itu.

Acara di Kertanegara membahas berbagai perkembangan politik. Prabowo memberikan informasi kepada Muhaimin ihwal pertemuannya dengan sejumlah ketua umum partai. Menteri Pertahanan itu juga menyinggung potensi kemenangan koalisi besar.

Gagasan pembentukan koalisi besar disebut-sebut tak menggairahkan Muhaimin. Dua narasumber bercerita, Muhaimin menilai peluangnya menjadi calon wakil presiden menipis jika koalisi besar terwujud. Padahal Muhaimin sudah percaya diri bakal mendampingi Prabowo melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Baca: Perintah Jokowi Meminang Khofifah

Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia periode 31 Maret-4 April 2023 menunjukkan elektabilitas Cak Imin masih di angka 1,9 persen. Ia tertinggal dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di angka 2,7 dan kader Gerindra, Sandiaga Uno (18,9 persen), serta kader Golkar, Ridwan Kamil (19,6 persen). Ada juga nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (13 persen).

Saat acara silaturahmi di markas Partai Amanat Nasional, Ahad, 2 April lalu, Muhaimin tiba paling akhir. Ia datang lima menit sebelum Presiden Joko Widodo tiba. Muhaimin juga sempat menolak ikut konferensi pers bersama empat ketua umum partai lain. Namun ia akhirnya bergabung setelah diminta Prabowo. Saat para ketua umum masih meladeni pertanyaan wartawan, Muhaimin sudah ngeloyor.

Keinginan untuk tetap maju sebagai calon wakil presiden kemudian ditegaskan politikus 56 tahun itu seusai pertemuan bersama Prabowo di Kertanegara. Di hadapan wartawan dan Prabowo, ia menegaskan masih ingin maju dalam pemilihan presiden mendatang. "Itu keputusan Muktamar PKB," kata Cak Imin, lalu tersenyum.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda membantah jika ketua umumnya disebut tak senang dengan gagasan koalisi besar. Meski begitu, ia menyebut gagasan koalisi besar masih terlalu mentah untuk ditindaklanjuti. Masih ada berbagai fase sebelum koalisi besar terbentuk. "Membangun visi dan misi sampai pada urusan pragmatisnya perlu diuji juga," ujar Huda.

Ketua Komisi Pendidikan DPR ini menyebutkan koalisi besar bakal membuat pemilihan presiden hanya diikuti dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Kondisi itu tidak diharapkan oleh PKB, yang ingin Pemilu 2024 diikuti banyak kontestan untuk menghindari polarisasi.

Baca: Seribu Cara Jokowi agar Tetap Berkuasa

Gagasan koalisi besar juga menimbulkan gonjang-ganjing di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Awal pekan lalu, tiga ketua umum partai anggota KIB menggelar pertemuan tertutup di Jakarta untuk membahas perihal koalisi besar. “Kami bahas apa saja yang jadi pertimbangan kami dengan koalisi besar itu,” kata Wakil Ketua DPP PPP Amir Uskara, Kamis, 13 April lalu.

Dua petinggi partai anggota KIB bercerita, sebelum gagasan koalisi besar mencuat, KIB sendiri sudah goyah. Salah satu penyebabnya adalah kabar PPP merapat ke PDI Perjuangan. Apalagi muncul berita soal rencana perpindahan Sandiaga Uno dari Gerindra ke partai Ka’bah. Sandiaga dianggap sebagai calon wakil presiden potensial yang bisa ditawarkan PPP kepada partai banteng.

Pada Kamis, 16 Maret lalu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan pembahasan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung KIB masih menemui jalan buntu. Golkar masih ngotot mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto. Sedangkan PAN berencana mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir.

Adapun PPP belum banyak bergerak karena tak memiliki tokoh kuat untuk diusung. Arsul menyebut partainya masih membaca peta politik yang ada. "Mau dibilang PPP menunggu keputusan PDIP ya enggak salah. Soalnya apa yang diputuskan PDIP itu akan mengubah lanskap politik," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

Baca: Retak Koalisi Akibat Rencana Jokowi Menduetkan Ganjar-Prabowo

Gagasan pembentukan koalisi besar disebut-sebut juga disebabkan oleh manuver partai banteng. Tiga narasumber yang mengetahui isi pertemuan di kantor DPP PAN pada Ahad, 2 April lalu, menyebutkan Presiden Jokowi sempat menyinggung kekecewaannya terhadap pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Meski kekecewaan itu tak disebutkan secara langsung, hadirin yang mendengar ucapan Jokowi meyakini Presiden getun terhadap PDI Perjuangan yang menolak kehadiran tim nasional Israel. Salah satu kader PDIP yang menyuarakan penolakan adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang digadang-gadang Jokowi sebagai calon presiden.

Toh, mulai Jumat, 7 April lalu, Jokowi mengajak Ganjar dalam sejumlah kunjungan kerja di Jawa Tengah. Ganjar tampak mendampingi Jokowi menunaikan salat Jumat di Masjid Sheikh Zayed di Solo. Ia duduk satu mobil saat berkunjung ke sejumlah pasar di Boyolali.

Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha gelar pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, 12 April 2023. Tempo/Febri Angga Palguna

Ketua PDIP Said Abdullah menyebutkan kedekatan ini menunjukkan tidak ada masalah antara Jokowi dan Ganjar. "Praduga itu kita buang jauh-jauh," kata Said, Selasa, 11 April lalu. Ketua Badan Anggaran DPR itu menyebutkan PDIP telah memulai gagasan koalisi besar dengan bersafari politik kepada para ketua umum partai politik sejak tahun lalu.

Hampir semua ketua umum partai parlemen pendukung pemerintah didatangi putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Hanya PPP dan PAN yang belum ditemui. "Mau ke PAN tapi terbentur waktu, mau ke PPP tiba-tiba ada pergantian ketua umum," ucap Said.

Puan Maharani pun setuju dengan gagasan koalisi besar. Menurut dia, koalisi besar bakal terbentuk jika semua partai memiliki visi dan misi yang sama. “Kalau ada kesempatan, PDIP atau Ibu Megawati juga bisa menjadi tuan rumah,” tutur Ketua DPR ini pada Selasa, 4 April lalu.