Pendekatan Pemerintah di Papua Dikritik

SEJUMLAH pegiat hak asasi manusia mengkritik cara pemerintah Indonesia menangani Papua dengan pendekatan keamanan. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rivanlee Anandar, menilai dialog dengan masyarakat Papua tak akan terlaksana jika pemerintah terus menggunakan cara represif dan berbasis keamanan. “Diskusi yang egaliter tak akan terjadi bila militer masih hadir di Papua,” katanya di Jakarta pada Rabu, 11 Maret lalu.

Aktivis hak asasi, Veronica Koman, meminta pemerintah mengikuti permintaan rakyat Papua menarik pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian yang jumlahnya berlebihan. Veronica menilai upaya pemerintah melalui pendekatan kesejahteraan tak terwujud karena tidak ada dialog intensif dengan masyarakat Papua.

Kritik para aktivis itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Saat membuka rapat koordinasi pengamanan perbatasan negara di Jakarta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan opsi menarik tentara dari Papua tak mungkin diambil. “Ditarik sehari saja sudah hancur,” ucap Mahfud.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah juga berupaya menyelesaikan konflik di Papua melalui pendekatan kesejahteraan. Ma’ruf mengklaim pemerintah saat ini berusaha memangkas kesenjangan di wilayah itu dengan membangun infrastruktur serta memajukan perekonomian penduduk lokal.

Sejak Jumat, 28 Februari, hingga Senin, 9 Maret lalu, terjadi tiga peristiwa tembak-menembak TNI dan polisi dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Mimika. Satu tentara dan satu polisi tewas. Sekitar 1.500 penduduk sejumlah kampung di Tembagapura, Mimika, mengungsi ke Kabupaten Timika.

Karen Agustiawan TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Karen Agustiawan Bebas

MAHKAMAH Agung menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa perkara dugaan korupsi dalam investasi PT Pertamina (Persero) di blok Basker Manta Gummy, Australia, Karen Galaila Agustiawan. Menurut majelis hakim agung, Karen selaku Direktur Utama PT Pertamina terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan, tapi itu bukan tindak pidana.

“Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat kendati menimbulkan kerugian bagi perseroan,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Selasa, 10 Maret lalu.

Karen resmi keluar dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung pada Selasa malam, 10 Maret lalu. Ia menilai kasusnya merupakan ranah hukum perdata. Karen divonis delapan tahun bui oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Juni 2019 dan didenda Rp 1 miliar karena terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 568 miliar.

NTT Darurat Demam Berdarah

WABAH demam berdarah dengue menyerang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTT, tercatat 3.284 warga menderita demam berdarah. “Total kematian mencapai 39 orang,” ucap Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT David Mandala, Kamis, 12 Maret lalu.

Menurut David, para penderita tersebar di 21 kabupaten dan kota di NTT. Adapun kasus terbanyak di Kabupaten Sikka, yakni 1.264 penderita, 14 di antaranya meninggal. Dinas Kesehatan NTT telah menerjunkan tim ke daerah dengan jumlah kasus tinggi.

Kepala Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis Kementerian Kesehatan Guntur Argana mengatakan demam berdarah bisa dicegah sejak jauh hari. Dia menuding otoritas setempat tidak melakukan pencegahan secara kontinyu. “Mereka terlambat mengantisipasi,” ujarnya.