Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

politik

Perkara Lucas Menyeret Nurhadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan peran aktor lain yang membantu pelarian petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, ke luar negeri.

8 November 2018 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tak membantah soal ini. Ia mengatakan lembaganya memang masih menyelidik auctor intellectualis di balik kaburnya Eddy setelah dideportasi pemerintah Malaysia ke Indonesia pada Agustus lalu. “Apakah ada nama lain di dalamnya, nanti penyidik yang akan mendalami,” ujar Saut, Rabu pekan lalu.

Sejauh ini, KPK menetapkan pengacara Lucas sebagai tersangka karena dianggap merintangi penyidikan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu pekan lalu, jaksa mendakwa Lucas membantu Eddy agar bisa ke luar negeri tanpa melalui imigrasi. Lucas mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. “Saya bukan pengacara Eddy,” -katanya.

Kasus ini bermula dari penangkapan anak buah Eddy Sindoro, Doddy Aryanto Supeno, yang disangka menyuap bekas Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada April 2016. Eddy Sindoro—ditetapkan sebagai tersangka pada November 2016—diduga memerintahkan Doddy menyerahkan duit kepada Edy untuk mengurus perkara yang melibatkan anak usaha Lippo Group di pengadilan dan Mahkamah Agung. Suap itu diduga juga mengalir ke Nurhadi.

Nama Nurhadi dan Lucas beberapa kali muncul dalam kasus suap tersebut. Pegawai bagian legal Lippo Group, Wresti Kristian Hesti, menyebutkan adanya sejumlah memo untuk Nurhadi terkait dengan kasus anak usaha Lippo di pengadilan. Nurhadi membantah dugaan keterlibatannya dalam kasus suap dan upaya membantu pelarian Eddy. “Tidak ada,” ucapnya setelah diperiksa KPK, Selasa pekan lalu.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik sudah mengantongi bukti komunikasi pengaturan pelarian Eddy ke luar negeri. Dia yakin persidangan Lucas akan membongkar aktor lain yang mengatur pelarian Eddy.

Jejak Terang Nurhadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi tak berhenti menyusuri jejak Nurhadi Abdurrahman dalam kasus suap perkara Lippo Group. Sejumlah informasi dan bukti muncul dalam persidangan.

» Nurhadi diduga sembilan kali bertemu dengan Eddy Sindoro di rumahnya atau rumah Eddy.

» Penyidik KPK menyita memo dari pegawai bagian legal Lippo Group yang berisi 14 perkara anak usaha Lippo yang ditangani Nurhadi.

» Nurhadi diduga menghubungi panitera Edy Nasution untuk mengatur sejumlah perkara anak usaha Lippo Group.

» Doddy Aryanto, anak buah Eddy Sindoro, diduga membawa dua koper berisi uang ke rumah Nurhadi pada 12 April 2016.

» Doddy diduga menyerahkan uang dalam tas hitam kepada sopir Nurhadi, Royani, di Gedung MRCC, Jakarta Selatan, sehari kemudian.

» KPK menyita duit Rp 1,7 miliar saat menggeledah rumah Nurhadi pada 20-21 April 2016.

 


 

Sri Mulyani dan Luhut Disebut Tak Berkampanye

BADAN Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak melakukan kampanye terselubung. Bawaslu menilai gestur satu jari Sri Mulyani dan Luhut dalam pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, tidak mengandung unsur kampanye terselubung.

“Peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu, dan bukan merupakan pelanggaran pemilu,” tulis Ketua Bawaslu Abhan, Selasa pekan lalu.

Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara lantaran pose satu jari mereka dalam sebuah forum di Bali. Dalam forum tersebut, Luhut dan Sri Mulyani tampak mengarahkan Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim agar mengacungkan satu jari.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, menyindir putusan Bawaslu. “Aturan harus kita kawal bersama-sama,” kata Ferry.

 


 

Enam Tokoh Mendapat Gelar Pahlawan

PRESIDEN Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh yang dianggap berjasa, Kamis pekan lalu. Mereka adalah wartawan Abdurrahman Rasyid Baswedan; mantan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, Kasman Singodimedjo; patriot asal Bangka Belitung, Depati Amir; mantan Bupati Serang, KH Syam’un; Ketua Operasi Gerakan Wanita Mandar, Andi Depu; dan mantan Menteri Pekerjaan Umum, Pangeran Mohammad Noor.

Enam pahlawan tersebut berasal dari berbagai daerah. Cucu Andi Depu, Andi Taufan, bersyukur atas apresiasi pemerintah kepada neneknya. “Negara masih menghargai para pahlawan,” kata Andi.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang kakeknya, Abdurrahman Rasyid Baswedan, sebagai kutu buku. Abdurrahman mewariskan sekitar 5.000 buku kepada Anies. “Beliau berpesan kepada saya, jangan pernah berhenti membaca,” ujarnya.

 


 

Seorang aktivis menyampaikan orasi saat aksi protes eksekusi hukuman mati Tuti Tursilawati di depan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, 2 November lalu. -TEMPO/M Taufan Rengganis

 

Eksekusi TKI tanpa Notifikasi

TENAGA kerja Indonesia, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin dua pekan lalu. Presiden Joko Widodo menyesalkan sikap pemerintah Saudi yang tak memberi tahu pemerintah ataupun keluarga Tuti lebih dulu. “Kami menyesalkan. Itu tanpa -notifikasi,” kata Jokowi, Rabu dua pekan lalu.

Pemerintah meminta Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyampaikan protes kepada pemerintah setempat. Pemerintah juga memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi.

Berangkat ke Saudi pada 2009, Tuti didakwa membunuh ayah majikannya yang dia sebut kerap melecehkannya. Eksekusi mati Tuti menambah panjang daftar TKI yang dieksekusi tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Mereka antara lain Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, Karni, dan Muhammad Zaini Misrin.

 


 

Rizieq Diperiksa Otoritas Saudi

PEMIMPIN Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, sempat ditahan otoritas keamanan Arab Saudi, Senin malam pekan lalu. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan Rizieq diperiksa karena ada warga setempat yang melaporkan bahwa bendera bertulisan kalimat tauhid atau mirip bendera kelompok ekstremis terpasang di rumah Rizieq.

“Dia diperiksa 28 jam didampingi staf KBRI,” kata Agus, Kamis pekan lalu. Agus belum mengetahui kasus spesifik yang menjerat Rizieq karena masih menunggu nota resmi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Rizieq pergi ke Mekah setelah Kepolisian RI menjeratnya dalam kasus dugaan pornografi pada akhir April 2017. Juru bicara FPI, Munarman, menuding ada operasi intelijen dari Indonesia sehingga Rizieq diperiksa. Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto membantah tudingan bahwa lembaganya mengadakan operasi di Saudi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus