Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal (purnawirawan) Soenarko, menuding pemerintah terlibat mengacak-acak konstitusi. Kritik itu dilontarkan merespons dugaan kecurangan dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami tidak ingin dipimpin oleh penipu, pembohong, dan maling," kata Soenarko saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Ahad, 17 Maret 2024. Dia mengatakan konstitusi yang diubah itu untuk kepentingan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menyebutkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menunjukkan keberpihakan terhadap kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Gibran adalah putra sulung Jokowi. Karena kelihatan sekali KPU melakukan kecurangan untuk menguntungkan 02. Kita semua tahu 02 itu siapa," tutur dia.
Dia mengatakan dalam kecurangan pemilu ada keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Yang cawe-cawe mendukung pasangan 02," tutur dia. Patgulipat Jokowi ini, kata dia, menggunakan fasilitas negara. Terutama kepala desa. Juga ada keterlibatan anggota kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia.
Selain itu penggunaan anggaran untuk bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan anggaran bansos bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. "Bansos meningkat berapa kali lipat? Semua untuk menguntungkan pasangan 02," tutur dia.
Catatan Kementerian Keuangan dalam Buku APBN Kita edisi Februari 2024, realisasi belanja bansos per 31 Januari 2024 mencapai Rp 12,45 triliun. Angka ini melonjak 220,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) yang sebanyak Rp 3,88 triliun.
Kementerian ini menyebut realisasi belanja bansos sebanyak Rp 12,45 triliun itu setara dengan 8,17 persen dari pagu. Ini dipengaruhi oleh penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH tahap I dan penyaluran bantuan kartu sembako bulan Januari. "Belanja bansos antara lain dimanfaatkan untuk satu, penyaluran bantuan PKH bagi 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM)," seperti tertulis dalam Buku APBN Kita itu.
Menurut Soenarko, Prabowo tahu tentang segala kecurangan itu. Jika Prabowo tahu, kata dia, artinya, Menteri Pertahanan itu, mendukung kecurangan tersebut. Pemimpin yang terpilih karena kecurangan tidak akan memimpin Indonesia dengan baik. "Enggak bakalan," tutur dia.
Perihal bansos itu, Soenarko menjelaskan bahwa itu dipakai untuk menggaet pemilih. Dengan bansos itu orang bisa dipengaruhi untuk memilih pasangan tertentu. "Sudah jelas untuk membeli (suara rakyat), untuk menipu," tutur dia. Berikutnya, yang disoroti Soenarko adalah kecurangan melibatkan KPU.
Problem pemilu itu terlihat dalam penampilan jumlah penghitungan suara sementara melalui Sirekap. Alat bantu penghitungan suara ini telah menampilkan jumlah suara sementara tiga pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo-Gibran, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan jumlah yang berbeda signifikan.
"Alat servernya (Sirekap) itu kan enggak karu-karuan menunjukkan angka. Bahkan katanya ini sudah dirancang," kata dia. Kecurangan itu, dia menuturkan, terlihat jelas dalam film Dirty Vote. "Ya seperti itu kecurangan itu dibuat. Tidak ada keterbukaan."
Soenarko juga mempertanyakan grafik penghitungan suara yang dinonaktifkan KPU. Tidak ditampilkannya hasil penghitungan sementara di Sirekap, dia berujar, akan menimbulkan kecurgiaan. Dia mengatakan, bahwa informasi yang beredar server aplikasi itu berada di sejumlah negara, seperti Singapura, Cina. dan Amerika.
Dengan berbagai dugaan kecurangan itu, Soenarko menjelaskan KPU akan diadili oleh rakyat. Dia mengkritik Jokowi karena proses pencalonan Gibran yang dianggap bermasalah. Menurut dia, hal itu tidak boleh dibiarkan. Karena akan berdampak terhadap generasi mendatang. "KPU sebagai operator. Jokowi aktornya," tutur Soenarko.
Foto 
