Lobi Panjang Amerika ke Indonesia soal Laut Cina Selatan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Amerika mendukung sikap Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan.
Amerika berjanji memberikan dukungan dan bantuan terkait dengan Laut Cina Selatan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tak memihak Cina atau Amerika.

MICHAEL Richard Pompeo merasa tak cukup hanya sekali berkunjung ke Jakarta. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu mengaku senang kembali ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada 2018. “Penting bagi saya untuk kembali dan memperkuat hubungan yang sangat penting dan mendasar ini di Asia Tenggara,” kata Pompeo di gedung Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam pidatonya yang tak sampai lima menit, Pompeo mengatakan telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi. Salah satunya terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan. “Kami menolak klaim Partai Komunis Cina di Laut Cina Selatan,” ujar mantan direktur badan intelijen Amerika (CIA) itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Konflik Laut Cina Selatan menjadi salah satu pemicu ketegangan antara Cina dan Amerika. Cina menggunakan dasar sembilan garis putus-putus atau nine dash line untuk mengklaim kawasan tersebut. Sembilan titik imajiner buatan Cina itu tak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa soal Hukum Laut internasional atau UNCLOS tahun 1982. Berdasarkan konvensi itu, suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut zona ekonomi eksklusif.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Reed B. Werner, Asisten Deputi Menteri Pertahanan Amerika untuk wilayah ASEAN, mengaku khawatir terhadap aktivitas Cina di kawasan itu. Werner menilai Cina memaksa negara-negara di Asia Tenggara untuk menyerahkan wilayahnya dan menghalangi akses ke sumber daya laut yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Ia pun menuding Cina makin agresif saat negara-negara di kawasan itu sibuk menangani Covid-19. Werner berjanji negaranya akan membantu Indonesia lewat latihan militer bersama, bantuan keamanan, teknologi militer, dan pertukaran informasi soal situasi di Laut Cina Selatan.

Kepada Tempo pada Selasa, 3 November lalu, Menteri Retno Marsudi mengaku berdiskusi dengan Menteri Michael Pompeo ihwal sikap Indonesia terhadap Laut Cina Selatan. Ia menyatakan Indonesia tak menginginkan adanya konflik di wilayah itu. Meski demikian, Retno juga menyampaikan Indonesia tidak mendukung klaim sepihak negara mana pun atas perairan tersebut. “Klaim apa pun yang dibuat negara mana pun harus berdasarkan hukum internasional, utamanya UNCLOS 1982,” kata Retno.

Lobi Amerika terhadap Indonesia soal Laut Cina Selatan tak hanya dilancarkan Pompeo. Pertengahan September lalu, Wakil Menteri Pertahanan Amerika James H. Anderson juga melawat ke Jakarta dan bertemu dengan sejumlah pejabat, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Retno. Menurut Retno, pertemuan itu membahas berbagai isu, seperti kontraterorisme, investasi Amerika di Indonesia, dan Laut Cina Selatan.

Upaya Amerika mendapatkan dukungan Indonesia terus berlanjut. Menteri Pertahanan Amerika Mark Thomas Esper mengundang Prabowo Subianto ke negaranya. Padahal bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu disebut-sebut dilarang masuk ke negara Abang Sam sejak tahun 2000 lantaran dianggap terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis. Seorang bawahan Prabowo yang mengetahui isi pertemuan bosnya dengan Esper di Pentagon—markas Departemen Pertahanan Amerika—mengatakan Amerika meminta dukungan Indonesia untuk mencegah dominasi Cina di Laut Cina Selatan.

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid pun membenarkan pertemuan itu membahas konflik di Laut Cina Selatan. Adapun situs resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan pertemuan Prabowo dan Esper menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya peningkatan kerja sama militer dan keamanan maritim.

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, 4 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Sekalipun menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan, Indonesia ogah terimpit di antara pertikaian dua negara itu. Menteri Retno Marsudi mengatakan Indonesia tak akan mendukung salah satu negara dan memusuhi negara lain. Indonesia, kata Retno, tegas menjalankan politik bebas aktif yang tak berpihak kepada salah satu kubu.

Persoalan di Laut Cina Selatan juga menjadi topik yang dibahas Prabowo ketika menggelar telekonferensi dengan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi, Senin, 2 November lalu. Prabowo dan Nobuo saling bertukar pandangan soal perairan tersebut. Nobuo menyatakan bahwa Jepang menentang setiap upaya untuk mengubah status quo secara sepihak yang bisa meningkatkan ketegangan.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo terus memantau konflik di Laut Cina Selatan. Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Amerika, Cina, Malaysia, dan Australia untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut. “Indonesia tidak mau terlibat dalam konflik di sana,” ucapnya.

•••

TAK hanya melobi pejabat negara, Menteri Luar Negeri Amerika Michael Pompeo pun bertemu dengan sejumlah tokoh Gerakan Pemuda Ansor, salah satu organisasi sayap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia hadir dalam acara bertajuk “Nurturing the Shared Civilizational Aspirations of Islam Rahmatan li al-'Alamin”. Dalam pidatonya, Pompeo meminta semua pemimpin agama membela hak asasi manusia untuk beribadah.

Dia pun menyinggung bahaya Partai Komunis Cina sebagai salah satu ancaman kebebasan beragama. “Fakta ancaman paling besar terhadap kebebasan beragama adalah tekanan Partai Komunis Cina terhadap semua orang dari berbagai kelompok agama,” kata Pompeo. Amerika kerap menuding Cina melanggar hak asasi manusia dalam memperlakukan kaum muslim Uighur di Xinjiang.

Katib Am PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan kedatangan Pompeo dalam acara itu atas undangan yang dikirim olehnya ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 3 September lalu. Dalam suratnya, Yahya meminta Pompeo menyampaikan gagasannya soal Komisi untuk Hak-hak Manusia yang Tak Dapat Dipisahkan yang dibentuk Pompeo. Pada 3 Oktober lalu, Kementerian Luar Negeri Amerika memastikan Pompeo bisa hadir dalam acara itu. Sama halnya dengan pemerintah, Yahya ogah masuk pertikaian Cina dan Amerika. Pernyataan Pompeo di Indonesia membuat Cina geram.

Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, menuding kunjungan Pompeo ke Indonesia hanya untuk memprovokasi dan melakukan serangan terhadap negaranya. Di tengah memanasnya hubungan Cina dan Amerika, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tak memihak salah satu negara. “I have made Indonesia’s position clear. Cina dan Amerika paham soal itu.”